Padang, –Heboh dan sedang viral malah tengah menjadi gunjingan netizen di berbagai platfrom media sosial.
Yaitu tentang beredar derasnya foto syuurr diduga oknum pejabat di daerah Sumatera Barat.
Parahnya lagi dari berbagai cuitan di whatsapp group dikatakan oknum pejabat itu bakal mendapat jabatan mantap dan strategis tingkat provinsi.
Foto syuur itu pun jadi ulasan banyak netizen, bahkan disebutkan lokasinya di rumah sakit.
Ngeri kalau kita baca cuitan netizen itu satu persatu, tapi yang jelas jangan cepat ambil kesimpulan dari asumsi semata apalagi terjebak pada trial by presss.
“Saya berharap kejadian prilaku tak senonoh yang dilakukan oknum pejabat itu sebaiknya nitizen jangan cepat ambil kesimpulan dari asumsi yang belum tentu sahih,” ujar Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS) Adrian Tuswandi Selasa 11/4-2023 saat dimintai tanggapan tentang foto syurr pejabat beredar di berbagai media sosial ada yang vulgar ada yang dikasih gambar emot di wajah si oknum pejabat itu bahkan sudah tayang diberita media online besar di Sumbar.
Menurut Adrian pola pengkebirian terhadap seorang pejabat atau politisi seperti ini sudah lazim terjadi.
Bahkan pernah terjadi pejabat lolos seleksi siap dilantik, batal karena isu perselingkuhan dan foto syuur diumbar ke media sosial dan jadi gunjingan netizen dan gorengan buzzer dadakan.
“Stop tryal by press, Pres sebagai alat kontrol iya, tapi tidak menjadi kebenaran absolut, apalagi foto syuuurr. pejabat itu dikait-kaitan dengan persaingan atau politik jabatan di rumah bagonjong (nama lain dari Kantor Gubernur Sumbar, red) atau sampai dikait-kaitkan pula pada kedekatan dengan pimpinan tertinggi, meleset itu, “ujar Toaik biasa Ketua JPS ini disapa banyak kalangan di Sumbar.
Toaik tidak menghambat kebebasan berpikir dan berpendapat siapa saja baik dicurahkan di media mainstream atau di media sosial.
“Silahkan telusuri dulu fotonya betul kah terjadi baru-baru ini, atau jangan-jangan foto lama diupgrade dengan kondisi kekinian, atau karena kecanggihan teknik rekayasa foto saat ini yang aplikasinya mudah didapat dan dipelajari. Namun kalau itu memang benar real terjadi, maka oknum pejabat ini harus dikenakan sanksi tegas,”ujar Toaik. (***)
