Jakarta—-Pembahasan penyertaan moda negara (PMN) dan Dana Talangan terus dikebut di Komisi VI DPR RI. Sekalipun menurut Fraksi PKS masih banyak pertentangan karena menjadi bagian sensitif penyaluran APBN.
Dana APBN digelontorkan menurut Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS jumlahny sangat fantastis yakni Rp 152,15 triliun.
Ada tiga mekanisme alokasi penggunaannya yaitu pembayaran utang atau kompensasi, penyertaan modal negara (PMN), dan dana talangan.
Nevi Zuairina tegas menolak PMN 2020 yang diberikan kepada perusahaan pelat merah sebesar Rp 25,27 triliun, sebagai modal langsung kepada BUMN dan dana talangan sebesar Rp 19,65 triliun, dalam bentuk jaminan karena masih banyak kejanggalan yang perlu diperjelas.
PMN direncanakan diberikan kepada BUMN, yakni : PT Hutama Karya Rp.11 trilyun (ada tambahan Rp.7,5 triliun dari sebelumnya Rp.3,5 triliun); PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 6 triliun; PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp.2,5 triliun (tambahan PMN dari Rp.1 triliun menjadi Rp.2,5 triliun) ; PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebesar Rp 500 miliar.
Sedangkan Dana Talangan akan dicairkan untuk lima BUMN, yaitu PT Garuda Indonesia Rp.8,5 triliun, PT KAI Rp.3,5 triliun, Perumnas Rp.65 miliar, Krakatau Steel Rp.3 triliun, dan PT Perkebunan Nusantara (PN) Rp.4 triliun.
“Saat ini masih masa pandemi yang memberi dampak langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil dengan jumlah sangat banyak. Tapi kecenderungan alokasi anggaran negara lebih condong pada penyelamatan perusahaan besar. Mestinya seimbang antara penyelamatan usaha rakyat dengan penyelamatan usaha negara. Sehingga tidak ada kecurigaan, regulasi keuangan di masa pandemi ini banyak yang membonceng di belakang,”ujar Nevi mengkriti kebijakan tersebut, Selasa 23/6 di Jakarta.
Politisi PKS ini meminta kepada pemerintah agar fokus APBN memperkuat jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak wabah.
Keberlanjutan dalam pemberian bantuan langsung, setidaknya sampai akhir tahun 2020 menjadi penguatan ekonomi rumah tangga masyarakat terdampak.
Beban rakyak banyak yang tidak melakukan pengukuran, padahal kata Nevi ancaman penularan virus pada gelombang kedua akibat new normal mesti menjadi kewaspadaan bersama.
“Saya menyarankan pemerintah, agar tidak lagi menambah hutangnya. Asumsi APBN Darurat Corona ini sudah sangat membingungkan. Semula Rp. 405,1 triliun yang kemudian dikoreksi menjadi Rp. Rp 677,2 triliun. Tidak berapa lama ada revisi menjadi Rp 695,2 triliun. Dan paling terbaru muncul lagi perubahan menjadi 905,1 triliun. Ini menunjukkan betapa pusingnya pemerintah mengelola keuangan negara sehingga terlihat lucu,”ujar Nevi Zuairina.
Nevi melanjutkan, dari pada pemerintah menambah lagi hutang, sebaiknya tunda dulu alokasi anggaran dengan jumlah besar seperti PMN dan dana talangan ini.
Pada penggunaan APBN, sebaiknya disesuaikan tingkat kemampuan keuangan negara dengan menyesuaikan urgensi atau tingkat keterdesakan dari masing-masing BUMN.
Nevi Zuairina sebut agak mengherankan, di satu sisi pemerintah sering mengungkapkan kesulitan dana untuk menghadapi wabah Covid-19, tapi di sisi lain pemerintah tidak mau berhenti untuk program-program pembangunan yang seharusnya bisa ditunda sementara waktu.
Pembangunan Tol Trans Sumatera dan Sirkuit MotoGP Mandalika sebagai contoh, seharusnya bisa ditunda agar pemerintah fokus menangani wabah Covid-19 dan penyelamatan Ekonomi Rakyat Kecil.
“Fraksi kami akan mendesak pemerintah menunda PMN dan dana talangan, yang tidak terkait dengan penanganan wabah Covid-19. Penyelamatan Usaha Rakyat Kecil akibat terpuruknya perekonomian di masa pandemi akan kami dukung. Karena prioritas saat ini adalah memberikan rasa aman kepada mayoritas rakyat Indonesia dari sisi kesehatan maupun ekonomi”, tutup Nevi Zuairina.(nzcenter)
