Padang,– Pengamat Seni Pertunjukan, Prof. Indra Yuda, Ph.D mengatakan tidak adanya kompromi antara pemerintah sebagai penguasa dengan seniman dan karyanya, berakibat seniman selalu jadi objek penderita
Karena kara Indra Yuda kebermanfaatannya ditentukan oleh “penguasa”. Akibat ego sentris itu tidak ditemuinya titik temu yang saling menguntungkan.
Demikian Indra Yuda mengatakan itu pada Orasi Budayanya di Panggung Ekspresi Forum Perjuangan Seniman (FPS) Sumbar digelar di Pelataran Parkir Taman Budaya, Selasa 13/6-2023 malam.
Orasi Budaya FPS digelar sebagai protes atas mangkraknya pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar. Panggung Ekspresi Forum Perjuangan Seniman Sumbar ke VI ini, selain orasi juga menampilkan berbagai jenis kesenian lainnya, selain baca puisi, oleh Fauzul el Nurca, Syarifuddin Arifin, MIt Witra Cantik guru SD 02 Batusangkar. Ciloteh Kamal Guci dari Pariaman. Tari-tarian oleh Galang Dance Company pimpinan Deslenda dan Sanggar Tari Umbuik Mudo Pimpinan Dewi Wisanti dari Pakandangan, Pariaman. Selain itu, juga melukis spontan oleh pelukis Jon Wahid, Jon Hardi dari Bali dan Herisman Tojes. Diiringi grup band KPJ Sakato dengan lagu-lagu populer oleh Yogi Astra KDI dan Dwi Nugraha dari Jakarta. Panggung ekspresi ini terasa semakin bergairah oleh pembawa acara Viveri Yudi (Mak Kari) dan Stand Up Comedi oleh Afma Tampan dan Awaluddin Anggang dari Payakumbuh.
Indra Yuda yang baru saja menggelar tarian massal pada pembukaan Penas XVI Tanu dan Nelayan mengatakan demi terwujudnya pembangunan kemanusiaan seutuhnya dan sektor lain yang terkait.
“Penguasa hendaknya kompromistis. Penguasa jangan main menang sendiri. Sebab sejauh ini seniman dan karyanya dan stake holder serta pemerintah sebagai penguasa sering tidak sejalan dalam menentukan kebijakan dan arah pertumbuhan kesenian.” ujar Indra Yuda
Egoisme sektoral keduanya, kata Indra Yuda telah mengakibatkan seniman kehilangan ruang kreatif. Bahkan pesatnya pembangunan yang berdalih peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), maka ruang kreatif yang bersifat benefit dipaksa jadi ruang bisnis.
“Ini terjadi karena tidak adanya kompromi yang saling menguntungkan,” ujar Prof Indra Yuda.(adr)
