Gak Bahaya Tah, Komisi II Tetap Awasi Komisioner KPU

oleh -441 views
oleh
Guspardi Gaus tegas, Komisi II tetap awasi kerja KPU, Minggu 14/7-2024. (faj)

Jakarta,—Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai, tidak ada aturan yang mengharuskan bahwa seluruh Komisioner KPU mesti diganti, buntut salah satu komisioner terbukti bersalah.

“Saya menanggapi pernyataan Mahfud MD yang meminta semua jajaran komisioner KPU saat ini diganti dan tidak layak menjadi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024,” kata Guspardi, saat dihubungi Minggu 14/7-2024.


Menurutnya, Mahfud menyampaikan hal itu, boleh-boleh saja. Tidak ada persoalan. Namun saat ini Komisioner KPU yang tersisa harus fokus melakukan koordinasi dengan KPUD.

“Terutama dalam persiapan pilkada serentak 2024.Disamping itu juga mesti melakukan evaluasi dan bersih-bersih di lembaga tersebut,” ujar Politisi PAN ini.

Legislator asal Sumatera Barat itu mengatakan terkait kekhawatiran Pak Mahfud bahwa komisioner KPU yang tersisa akan mengganggu kesiapan pilkada 2024 tidak perlu dirisaukan. karena komisioner KPU itu bersifat kolektif kolegial.

Apalagi, kata Guspardi KPU RI sifatnya supervisi, pengawasan dan edukasi. Pelaksanaan Pilkada. Penanggung jawabnya adalah KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi.

“Apalagi, anggaran pilkada itu bukan dari KPU pusat, tetapi merupakan dana hibah dari Pemerintah daerah masing-masing,” tegas Pak Gaus ini.

Oleh karena itu, Komisi II DPR, kata Guspardi  tetap akan melakukan pengawasan terhadap komisioner KPU RI. Terkait rumor komisioner lain diduga terindikasi melanggar tentunya kita tidak tinggal diam.

“Jika ada bukti secara sah bahwa Komisioner KPU melakukan hal yang melanggar, bisa saja mereka diproses. Sampaikan saja, nanti kami bongkar di Komisi II DPR. Kami tidak akan tebang pilih dalam melakukan bersih-bersih di KPU. Itu adalah sebuah komitmen. Tetapi, kalau orang yang tidak bersalah diberikan hukuman, itu juga tidak pas,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menilai, jajaran KPU saat ini, tidak layak menjadi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Muncul berbagai rumor negatif yang menyangkut para komisioner KPU lainnya. Mahfud mengutip sebuah dialog di Podcast Abraham Samad, SPEAK UP.

“Setiap komisioner KPU sekarang memakai tiga mobil dinas yang mewah,” ujar Mahfud dikutip dari berbagai pemberitaan media. (faj)