Padang–Kenaikan harga BBM yang sudah disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi menuai kritikan dan penolakan dari berbagai elemen di tanah air. Mulai dari akademisi, politisi, dan organisasi masyarakat, silih berganti menyuarakan ketidak berpihakan pemerintah kepada rakyat.
Salah satu penolakan itu juga datang dari Gema Keadilan Sumatera Barat yang langsung disampaikan Reido Deskumar selaku Ketua Umum Gema Keadilan Sumatera Barat. Anak Muda yang akrab di sapa Reido ini mengatakan kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah semakin membuat masyarakat menjerit.
“Baru saja masyarakat merangkak keluar dari masa-masa sulit pandemi Covid-19 yang dihadapi selama dua tahun, pemerintah malah membuat kebijakan yang membebani masyarakat dengan menaikan BBM. Tentu ini akan membuat masyarakat semakin menjerit” katanya.
“Adapun alasan yang disampaikan BBM dinaikan dengan alasan tidak tepat sasaran, harusnya pemerintah mengevaluasi dan membuat kontrol yang jelas agar BBM bersubdisi lebih tetap sasaran. Karena baru kemarin pemerintah mengeluarkan aplikasi MyPertamina sebagai upaya mengontrol BBM bersubdisi, harusnya kebijakan itu yang dievaluasi bukan langsung main hantap menaikan BBM. Bahkan masih ada alternatif-alternatif lain yang bisa dicarikan solusinya. Ya, salah satunya dengan menunda pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)” tambahnya.
Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Andalas ini mengatatakan tidak logis saja BBM dinaikan dan subsidi dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kemensos.
“BBM naik dampaknya akan meluas. Bahan pokok akan naik, harga transportasi juga akan naik. Dikasih BLT juga tidak akan mampu menutup kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Apalagi bicara soal BLT ini apakah ada jaminan kontrol penyaluranya bisa sesuai dan tetap sasaran, disaat harga melambung tinggi ?, imbuhnya.
Terakhir Reido berharap pemerintah harus lebih rasional dalam mengambil kebijakan soal BBM ini. “BBM ini sensitif seharusnya pemerintah mencari alternatif lain tanpa harus selalu mengorbankan rakyat kecil” tutupnya (*).
