Gerindra Tolak Pengadaan Mobdin dan Rehab Ruangan

oleh -208 views
oleh
208 views
Sekretaris DPC Partai Gerindra Pessel sekaligus Wakil Ketua DPRD Pessel tolak anggaran pengadaan mobil dinas dan rehab ruangan di DPRD Pessel. (ori)

Painan — Prinsip Partai Gerindra Pessel jelas gunakan APBD sebanyak-banyaknya untuk rakyat. Sehingga itu Fraksi Gerindra DPRFD Pessel lantang menolak pengadaan mobil dinas (Mobdin) dan rehab ruangan fraksi di DPRD Pessel.

Penolakan disampaikan Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Pesisir Selatan pada rapat pembahasan pembahasan nota KUA dan PPAS tahun 2022, pada  Jum’at 1 Oktober 2021 di sebuah hotel di Kota Padang.

Ponolakan Fraksi Gerindra DPRD Pessel bukan tanpa berdasar, pasalnya tidak etis dan beretika di massa pandemi covid -19 seperti saat ini. Sekretariat DPRD Pessel menganggarkan pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD.

Bukan saja pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Pessel, Sekretariat DPRD Pessel juga menggarkan mobil dinas untuk komisi I, II, III dan IV DPRD Dan renovasi 9 ruangan Fraksi DPRD Pessel.

Suara Fraksi Gerindra DPRD Pessel, disampaikan Hakimin, SH  Wakil Ketua DPRD Pessel, juga sekretaris DPC. Gerindra Pessel. saat rapat pembahasan anggaran nota KUA dan PPAS tahun 2022

Politisi Partai Gerindra Pessel yang ketika itu memimpin rapat pembahasan mengungkapkan jika langkah dan sikap diambil Fraksi Gerindra Pessel telah melalui kajian mendalam, apalagi kondisi masih pandemi covid -19.

” Saya pribadi dan Fraksi Gerindra DPRD Pessel menolak keras hal itu. Lebih baik dipergunakan untuk percepatan penanganan covid -19, dan sosialisasi vaksinasi pada masyarakat,”ujar Sekretaris DPC.Partai Gerindra Pessel menginfokan Minggu 3/10-2021 kepada media ini.

Wakil Ketua DPRD Pessel itu cukup menyayangkan, karena di tengah pandemi covid – 19 Sekretariat DPRD Pessel menggarkan anggaran sebesar hampir 5 Miliar untuk penggadaan mobil dinas komisi I, II, III dan IV DPRD Pessel, pengadaan 4 mobil dinas pimpinan DPRD Pessel serta renovasi 9 ruangan Fraksi DPRD Pessel.

” Tidak etik di masa-masa  pendemi ini, kita masih usulkan anggaran tak berkaitan dengan penanganan covid-19,”ujar Hakimin.(ori)