Gubernur Mahyeldi Usulkan Ke BNPB Untuk Perelokasian Rumah Warga Terdampak Bencana 

oleh -607 views
oleh
607 views

PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah usulkan perelokasian rumah warga yang terdampak bencana kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto.

Permintaan tersebut didasari karena banyaknya rumah warga di Sumbar yang hancur dihantam banjir dan tanah longsor pada Kamis, (7/3/2024) lalu.

“Dapat kami sampaikan, saat ini ada warga kami yang kehilangan rumah akibat tanah longsor. Selain itu juga ada yang rusak akibat banjir, mereka harus mendapat perhatian dari kita semua,” ucap Gubernur Mahyeldi dalam rapat koordinasi bersama Kepala BNPB di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (11/3/2024).

Disebutkannya, rumah warga yang harus direlokasi itu berada di Kampung Langgai, Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah lebih kurang 100 unit.

Dalam kesempatan itu Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan, bencana banjir dan tanah lonsor telah mengakibatkan sebanyak lebih kurang 30 jiwa menjadi korban di Sumbar. 27 orang diantaranya di Pesisir Selatan dan 3 orang di Padang Pariaman. Kemudian juga terdapat korban luka-luka sebanyak 2 orang.

Selain itu juga terdata, 871 rumah rusak berat, 139 rumah rusak sedang dan 593 rusak ringan di Sumbar.

Dampak lainnya, sebanyak 51 rumah ibadah terdampak, 23 jembatan rusak, 2 unit irigasi rusak. Selanjutnya, ada 28 sekolah, 13 ruas jalan, dan 5.550 hektar lahan terdampak. Ditambah 7 unit fasilitas umum kantor, 1 unit sarana kesehatan dan 1.960 ekor hewan yang terdampak.

“Untuk fasilitas umum seperti ruas jalan dan saat ini sudah dapat digunakan kembali. Terutama akses jalan Padang-Bengkulu, sejak kemarin sudah bisa dilewati,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala BNPB menyerahkan bantuan terhadap lima kabupaten kota yang sudah menetapkan status tanggap darurat.

Adapun rincian dari daerah yang sudah menetapkan status tanggap darurat yakni, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat (Pasbar) dan Padang Pariaman.

Kepala BNPB, Letjen. Suharyanto menegaskan pada kabupaten dan kota yang sudah menetapkan status tanggap darurat agar segera melakukan penanggulangan dalam darurat.

Anggarannya akan dibantu oleh BNPB. Terutama warga yang kehilangan rumah, carikan segera lahan untuk pembangunan rumah relokasi.

“Kita harus cepat, jangan lama-lama. Biasanya untuk mencari lahan relokasi agak lama. Makanya sekarang kita minta pemerintah daerah carikan segera lahan relokasi, kami akan langsung bangun. Jangan seperti di Pasaman, diserahkan pada pihak ketiga hasilnya lama,”ujarnya.

Menurutnya, membangun rumah relokasi sebanyak 100 unit itu tidak akan sulit, sebab BNPB sudah berpengalaman membangun rumah relokasi sebanyak 2.000 unit.

Sementara untuk korban jiwa, Suharyanto menyarankan pada Dinas Sosial masing-masing daerah untuk mengupayakan bantuan santunan bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena bantuan itu ada disediakan dan legal secara hukum.

“Memang santunan tidak akan menggantikan keluarga yang hilang. Tapi setidaknya itu dapat meringankan beban keluarga,”ujarnya.

Untuk itu, menurutnya pemerintah daerah dapat segera mengusulkannya agar keluarga korban bisa menerima bantuan dengan besaran sesuai aturan yang ada.

Dalam kesempatan itu, Kepala BNPB Suharyanto juga menyerahkan bantuan untuk lima kabupaten dan kota terdampak. Dengan besaran masing-masing, Rp250 juta untuk Pemprov Sumbar, Rp350 juta untuk Pessel, ditambah dengan dua unit mobil dapur umum dan bantuan logistik.

Kemudian sebanyak Rp250 untuk Padang Pariaman, Rp150 juta untuk Kota Padang, Rp150 juta untuk Pasaman Barat, Rp150 juta bagi untuk Kepulauan Mentawai.

Selain itu BNPB juga memberikan bantuan untuk Korem 032 WRB Rp150 juta, Rp100 untuk Polres Pessel, Rp100 juta untuk Kodim 0311 Pessel.

Usai menghadiri rapat koordinasi, Kepala BNPB Letjen Suharyanto langsung melakukan peninjauan lokasi yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pesisir Selatan.(adpsb/busan)