Jakarta—Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Dr. Drs. H. Djohermansyah Djohan, MA mengaku heran atas keputusan tetap melaksanakan tahapan Pilkada serentak bagi 270 daerah akhir tahun ini di tengah belum terkendalinya penyebaran virus korona.
Juni ini tahapan yang terhenti gara-gara cotonavirus dilanjutkan kembali, walaupun akhir pandemi belum pasti.
Rabu 9 Desember 2020 hari nyoblosnya.
“Pilkada itu sebetulnya soal ritual demokrasi biasa. Digelar secara berkala.
Bila ada bencana lazim ditunda.
Kalau tidak, bisa merepotkan panitia penyelenggara.
Bisa pula menyusahkan peserta yang akan berlaga, kecuali petahana.
Dan yang paling berbahaya bisa membuat pemilih tak bersemangat ke bilik suara,”ujar Prof Djo di laman facebooknya.
Sebenarnya dengan menunda Pilkada kata Prof Djo tidak hanya menyelamatkan tergradasinya kualitas Pilkada, tapi juga bisa memperbaiki kelemahan sistem dan segenap prosesnya.
“DPR bersama DPD dan pemerintah di masa penundaan bisa menambal bolong-bolong Pilkada, mulai dari pendaftaran pemilih sampai ke penghitungan suara.
Termasuk juga mengatasi perkara pecah kongsi KDH dan wakilnya, serta politik kekerabatan yang menguatkan oligarki dan menyuburkan korupsi KDH.
Tapi kok pilkada tetap diputar juga?,”ujar Prof Djo.
Apakah dalam waktu dekat akan ada kiamat di jagad raya? Berbagai tanya membuncah di kepala siapa sajaJ. awabnya tidak perlu ditanya kepada rumput yang bergoyang. Tapi bisa didalami dengan pendekatan politik-ekonomi.
Pandemi Covid 19 yang berdampak luas pada mata pencarian masyarakat dan bisnis konglomerat perlu diminyaki dengan uang Piilkada supaya bisa menghela roda ekonomi yang nyaris terhenti.
“Penguasa daerah pun happy, karena legitimasi kekuasaannya bisa diperbarui dengan mudah sekali…”ujarnya
Tak pelak status Prof Djo mengundang keramaian di netizen mengomentari status mantan Kepala Biro Humas KPU ini, berikut diantaranya :
“Ibarat bercinta, apakah kita bisa dengan sempurna bermesra di bilik di kala hati gelisah, cemas, takut, gamang dan tak nyaman? Memilih dalam ketaknyamanan yang saya khawatirkan di bilik suara adalah—asal lekas keluar …ya sembarang cucuk atau yang gawatnya lupa mencucuk. Masuk bilik atau memilih dalam suasana tak nyaman adalah bencana bercinta di alam demokrasi kita!” tulis Pinto Janir, sastrawan asal Sumatera Barat.
“Izin Prof. Sebaiknya Pilkada ditunda sebab masyarakat belum selesai dengan masalah PENDEMIK VIRUS CORONA COVID-19 ini. Ditambah beban masyarakat harus menghadapi Pilkada. Saya pikir justru KPU yang akan menyebarkan klaster baru di awal tahun 2021.” Komentar George Japsenang, Kepala Dinas Dukcapil di Provinsi Papua Barat.
“Setuju Prof, kurva secara nasional terus naik , Desember itu masih belum stabil semuanya. Kalau mengedepankan pendekatan ekonomi masih rasional. Tapi kalau mengedepankan pendekatan politik rasanya kurang bijak. Semua sumber daya, tenaga, biaya, pikiran dicurahkan untuk mengatasi pandemik ini (belum lagi bakal akan ada tambahan anggaran untuk APD penyelenggara Pilkada) sedangkan daerah saja anggaran. Sudah dipotong 50 % dan sudah di recofusing sana dan sini. Menunda bukan hal salah.” pendapat Misran Effendi, purna praja penugasan Provinsi Kalimantan Timur.
Mantan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago tak ketinggalan menulis, “Perlu disuarakan terus supaya yang di Senayan itu realistis dan rasional, Kanda Prof Djo.”(rizal)
