Oleh : Ilhamsyah Mirman
Founder RRc
TAHAPAN Pemilihan Umum Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (Pileg DPD) RI memasuki tahap krusial. Pendaftaran calon yang dibuka hingga esok, Kamis (29/12) pukul 24.00 tampaknya masih sepi peminat.
Hingga satu hari jelang batas akhir, tidak terlihat persiapan khusus atau publikasi ekstra meliput ajang pemilihan ‘senator’. Yang terdaftar baru 4 (empat) orang
Empat calon itu, tiga calon incumben dipastikan ikut. Emma Yohanna jadi yang pertama menyerahkan bukti dukungan, dengan jumlah dukungan lebih 4.000an. Dukungn KTP untuk Emma Yohana jauh melebihi syarat minimal.
Demikian pula Muslim Yatim dan politisi senior Leonardi Harmainy. Sebagai figur berpengalaman, ketiganya relatif mudah mengikuti prosedur pendaftaran.
Yang agak mengejutkan tampilnya Rifo Dharma Saputra mendaftar di slot awal. Diyakini ada team kuat yang membackup calon yang berbasis kultural di wilayah Muara Panas, Solok.
‘Orangnya baik dan banyak uang… tapi lebih sering di Jakarta, dekat orang istana’, ujar salah seorang warga menggambarkan figur yang tagline-nya memperkenalkan sebagai pelopor sumbangan satu juta sajadah ke masjid/mushalla.
Kandidat perempuan dengan kualitas dan keyakinan kuat untuk maju memperjuangkan Sumbar di pentas nasional masih bersitungkin melengkapi dukungan sekaligus memasukkan ke Silon. Duo srikandi penerus atau penambah utusan.
Dzirri Udzuzulan dan Devi Erawati merupakan politisi perempuan yang melompat dari jalur partai ke independen.
Sebagai mantan anggota DPRD Padang Pariaman, Dzirri memiliki basis tradisional Di daerah Kasang, Padamg Pariaman. Demikian pula pendiri sekaligus mantan Ketua Partai Garuda Devi Erawati, tentu memiliki hitung-hitungan jelas meninggalkan partai yang dirintisnya.
Sementara mantan bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, )omisioner Komisi Informasi Arif Yumardi dan ulama kharismatis Jelita Donal (Jel Fathullah) bersama peraih suara nomor urut 6 (enam) Pileg DPD 2019, Nurkhalis, sampai H-1 pendaftaran belum terlihat di komplek gedung KPU Sumbar. Termasuk mantan Ketua DPD RI Irman Gusman. Tidak tampak para calon tersebut maupun LO nya.
Disinyalir ada kendala teknis sehingga para calon yang sudah meminta jadwal belum menyerahkan persyaratan yang diminta. Padahal ada 5-6 orang yang sudah terjadwal pada hari ini. Masih ada waktu satu hari lagi.
Ditilik dari motif dan tujuan menjadi anggota DPD amat beragam. Data tiga kali Pileg, asal anggota DPD Sumbar didominasi oleh politisi pindah kamar. Muslim Yatim, Leonardi Harmainy dan Alirman Sori adalah mantan anggota DPRD di Sumbar.
Berbeda dengan saudara tuanya yang banyak diisi mantan kepala daerah, dalam perjalanannya belum satupun eks Bupati/Walikota maupun wakilnya yang duduk di DPD wakil Sumbar. Desra Ediwan Ananta Tur nyaris memecahkan rekor ini di posisi 5 (lima). Sayangnya alokasi hanya empat.
Apakah rekor ini bakal berlanjut, atau justru untuk pertama kalinya ada mantan kepala daerah naik tingkat menjadi ‘kepala daerah’ Sumbar di rantau. Ada nama mantan Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi. Mak Pen, panggilan akrab pengurus DPP IKA Unand dan aktivis berbagai organisasi sosial masyarakat ini memiliki jam terbang mumpuni.
Dengan pengalaman memimpin daerah dan basis massa yang jelas, diyakini lekat tangan mantan pimpinan DPRD Padang ini efeknya sangat positif dan potensial bagi kemajuan Sumbar. Politisi flamboyan ini bisa masuk keberbagai kalangan dan lapisan masyarakat menjembatani ranah rantau.
Sebagai lembaga negara yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, peran DPD seharusnya sentral dan strategis bagi kemajuan daerah. Sekat-sekat birokrasi dan kotak asal partai sebagai faktor penghambat tidak terjadi pada lembaga ini. Independensi jadi kekuatan yang harusnya jadi modal bagi utusan 4 (empat) terbaik setiap propinsi.
Kondisi ideal yang tampaknya masih jauh dari harapan. Keberadaan ‘utusan daerah’ ini lebih sebagai aksesories kalau keberagaman suku dan asal daerah sudah diakomodir dan tertampung di Senayan.
Ditambah figur yang duduk sepertinya banyak yang menjadikan sebagai pengabdian sepanjang hayat. Tidak ada upaya serius mempersiapkan pengganti. L4 kalau kata teman2 di Betawi sana, Lu Lagi Lu Lagi.
Bukan masalah fundamental sebenarnya, namun lebih pada panggilan moral. Karena kepada para ‘duta besar’ ini publik bisa leluasa menitipkan amanah tanpa terkendala kebijakan pihak lain, fraksi maupun partai. Kesungguhan memperjuangkan daerah dan keseriusan memegang komitmen menomorsatukan wilayah yang diwakilinya itulah sebagai standar.
Tidak relevan sekiranya masih beranggapan kalau anggota DPD tidak memiliki ‘power’. Sejumlah organisasi masyarakat dan komunitas sosial saja mampu mempengaruhi kebijakan dan bertaji dalam memperjuangkan masyarakat. Konon pula LSM ‘plat merah’ kita ini.
Yakinlah, di tangan yang tepat dan orang yang berjiwa pejuang, jalur mulia Dewan Perwakilan Daerah ini amat menentukan. Tidak berlama, esok malam jelang denting jam berganti hari, negeri mendamba bhakti nyata anak nagari dipentas nasional. Mari kita cermati…(analisa)
