Oleh: Ikhsan Maulana
Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas
INDONESIA adalah negara yang menjalankan sistem demokrasi dalam proses berkehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu wujud negara demokrasi adalah dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan atau kebijakan.
Salah satu wujud nyata dari sebuah sistem politik adalah adanya pengambilan kebijakan dan keputusan dimana kebijakan atau keputusan yang diambil harus memberikan dampak baik bagi kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,diperlukan kebijakn-kebijakan yang menjunjung tinggi kepentingan umum. Sehingga dengan kata lain,pemerintah harus mendengarkan berbagai aspirasi dari rakyatnya dalam menjalankan tugasnya.
Aspirasi dari rakyat merupakan sebuah kebutuhan pokok bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakannya. Dengan catatan,aspirasi yang berasal dari masyarakat merupakan hal yang membangun dan berdampak baik bagi jalannya pemerintahan.
Dalam proses pengambilan keputusan,pemerintah harus menjunjung tinggi nilai persamaan dimana tidak menjadikan sebuah perbedaan sebagai suatu alasan dalam proses pengambilan keputusan. Namun,faktanya saat ini,masalah perbedaan yang ada,salah satunya permasalahan gender menjadi sebuah fakta yang saat ini masih terjadi terkhusus dalam bidang pengambilan keputusan dan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat hingga saat ini.
Budaya patriarki yang memisahkan kedudukan laki-laki dan perempuan yang menganggap perempuan merupakan kasta kedua setelah laki-laki. Sehingga hal inilah yang sampai saat ini masih menjadi masalah khusunya dalam bidang pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan. Stigma yang melekat dalam masyarakat saat ini khususnya dalam bidang politik, menganggap bahwa perempuan merupakan makhluk lemah,tidak madiri,dan pandangannya bergantung kepada pihak lain.
Stigma inilah yang membuat peran perempuan dalam ranah politik masih terhambat sampai saat ini. Stigma masyarakat yang menganggap perempuan hanya mampu berperan dalam ranah domestik,seperti mengurus rumah tangga namun kurang bisa diandalkan dalam ranah yang lebih luas seperti ranah politik. Budaya patriarki yang menganggap laki-laki satu tingkat diatas perempuan khusunya di ranah politik sehingga kurangnya perhatian khusus terhadap perempuan di dunia perpolitikan saat ini.
Menurut Sossou (2011) mengungkapkan bahwa minimnya dukungan terhadap perempuan dalam ranah politik. Selain itu,menurut Nurwani (2017) adanya berbagai faktor,baik faktor eksternal maupun internal yang menghambat peran perempuan dalam ranah politik. Faktor eksternal dapat dilihat dari aspek berikut:
a. Peminggiran perempuan dari ranah politik
b. Kompetensi atau Perlombaan
c. Masalah Pendidikan
d. Masalah Ekonomi
e. Masalah Birokrasi
f. Hambatan dari aturan yang ada dalam partai
g. Masalah agency
Begitupun dari faktor internal yaitu:
1. Kurangnya minat politik dari perempuan
2. Kemampuan politik yang kurang
3. Rendahnya kesadaran politik
Dari hasil penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa hambatan perempuan dalam politik disebabkan karena kurangnya dukungan bagi kaum perempuan untuk ikut serta dalam ranah politik ,sehingga dengan kurangnya dukungan ini membuat perempuan kurang percaya diri untuk mengambil peran dalam dunia politik. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai faktor penghambat perempuan dalam politik.
Budaya patriarki yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat membuat perempuan kurang percaya diri dalam berperan di ranah politik. Fakta yang ada bahwa kaum laki-laki lebih diutamakan dibandingkan erempuan khususnya dalam hal pengambilan keputusan.
Adanya pendiskriminasian terhadap perempuan yang membuat kaum perempuan merasa takut dan tidak percaya diri untuk ikut serta dalam ranah perpolitikan. Dapat dilihat sampai saat ini,posisi strategis atau utama dalam politik masih didominasi oleh laki-laki.
Dengan kejadian ini,diharapkan adanya rangkulan dari masyarakat dan pemerintah kepada perempuan sehingga mereka lebih percaya diri dalam berkiprah di ranah politik. Sehingga kaum perempuan dapat mengimplementasikan dirinya yang memiliki sifat halus dalam berkiprah dalam ranah politik melalui kepemimpiannya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
DAFTAR PUSTAKA
Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik Fredik Lambertus Kollo
Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Very Wahyudi,Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender
