Padang,—Komisi Informasi Sumbar mengelar diskusi publik bertemakan Hatam Hoaks dengan Keterbukaan Informasi, menjadi warna dari heboh HPN 2018 sejak 1 Februari di Sumatera Barat.
“Gelaran ini kerjasama KI Pusat, PWI Pusat dan KI Sumbar sebagai bentuk ikut sertanya Komisi Informasi memberi warna pada peringatan HPN 2018 di Sumbar,”ujar Ketua KI Sumbar pada laporan di Diskusi Publik, Kamis 8/2 di Auditroium Gubernuran Sumbar.
Menurut Syamsu Rizal mengangkat tema Hoaks tidak lepas dari persoalan riil yang dihadapi bangsa ke depan apalagi pada tahun-tahun politik 2018-2019.
“Komisi Informasi menilai hoaks bisa dihantam asal badan publik berani membuka diri dengan keterbukaan informasi publik kuat dengan data,”ujar Syamsu Rizal.
Kata Syamsu Rizal jangan biarkan informasi hoaks lama bersemayam di otak kiri publik yang masuk lewat ruang media sosial.
Semengara Ketua KI Pusat Ketua KI Pusat Tulus Subardjono mengaatakan KI se Indonesia mendukung sikap Presiden Jokowi bahwa hoaks itu adalah racun.
“Tapi kalau tidak ditanggal tentu racun itu akan menyebar terus, sehingga saya minta badan publik berani terbuka informasi untuk mengahantam hoaks,”ujar Tulus.
Pada Diskusi Publik dengan moderator Yurnaldi hadir sebagai pembicara utama Dirjend Informasi dan Komunikasi Kemenkominfo Rosarita Niken Widiastutu, lalu Anggota Komisi I DPR RI Arief Suditomo, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Sasangko Tedjo dan Ketua KI Pusat Tulus Subardjono.
“Komisi Informasi bisa diandalkan perannya untuk menyampaikan kebenaran dengan memperkuat badan publik pemerintah untuk terbuka,”ujar Niken.
Rosarita Niken Widiastuti menyampaikan materi berjudul Optimalisasi Fungsi Pengawasan dan Strategi Kemenkominfo Melawan Hoaks.
Menurutnya kemajuan informasi teknologi telah melahirkan perubahan di media informasi. Saat ini terjadi Mediamorfosis.
“Teknologi informasi membuat media alami perubahan, di era digitalisasi semua orang punya media yaitu media sosial, meski dia tidak pers,”ujar Rosarita Niken Widiastuti dihadapan 300 peserta diskusi baik dan pers, masyarajat dan dari 12 Komisi informasi Provinsi dan Kota se Indonesia.
Menurut Niken Pers adalah pilar demokrasi sama dengan Komisioner KI yang juga pilar demokrasi quasi pemerintah. Tapi tidak bisa dipungkiri peran Medsos dalam membangun opini publik sangat luar biasa sekali.
“Medsos tidak bisa dikatakan kebebasan pers, karja informasi di media sosial sudah bebas bebas sekali, dan menjadi pemproduksi dan penyebar hoaks,”ujarnya.
Separo dari 256 juta jiwa penduduk Indonedia, 49 persen pengguna internet. Peduduk Handphone jumlahnya 415,7 juta lebih besar dari jumlah penduduk Indonedia.
“Itu semua sarana penyebar informasi,”ujar Niken.
Menurut Dirjen IKP Kemenkominfo ini, aktifitas penduduk handphone Indonesia 8 sampai 11 jam rata raya sehari hari. “HP sudah menjadi kebutuhan pokok dab kebutuhan hidup,”ujarnya.
“Facebook, whatshap itu Medos yang sering menjadi media penyebar dan pemproduksi hoaks,”ujarnya.
Padahal minat baca warga Indonesia rangking 61 negara, dari kajian rata-rata dua lembar setiap bulan orang indonesia baca buku.
Termasuk baca koran 11 sampai 12 menit membaca koran. Sementara dalam satu menit ada 168 juta email beredar, 695 status facebook dan 98 ribu ciutan di twitter.
Dari minat baca dengan aktif di media sosial, bisa dipastikan informasi apa yang disebar di media sosial, ya itu hoaks, fitnah, radikalisme dan lain sejenisnya.
Kemenkominfo sendiri memastikan selalu melakukan pengawasan terhadap pengguna media sosial terutama soao hoaks, ujaran kebencian dan radikalisme.
“Dan itu Kemenkominfo dalam pengawasan konten dan untuk penegakan hukumnya adalah Polri,”ujar Niken.
Pada diskusi publik sore ini, KI se Indonesia juga menyepakati Forum Wartawan dan Pemerhati Transparansi Indonesia.
“Forum ini diisi oleh komisioner KI berlatar belakang dulunya wartawan dan kita deklarasikan ketua Hendra J Kede dan penasehat forum.kami minta Ibu Niken,”ujar Syamsu Rizal.(rilis: ppid-kisb)
