Jakarta,—Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sukses menyegel opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) BPK RI lima tahun berturut-turut (2013-2017).
Capain gilang gemilang itu membuat pemerintah pusat mengganjar Gubenur Sumbar dengan penghargaan diserahkan Menteri Keuangam RI Sri Mulyani, Kamis 20/9 di Jakarta pada Rakernas Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2018 dengan tema Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat.
“Entitas pelaporan yang memperoleh WTP terlihat dari meningkatkan pemahaman pengelolaan keungan negara yang transparan, akutabilitas dan profesional, menjaga momentum pancapaiaan program-program prioritas nasional, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program-program prioritas nasional,”ujar Irwan Prayitno di Gedung Dharmapala Kemenkeu RI.
Gubernur menjelaskan, opini WTP pada pengelolaan keuangan daerah juga diberikan kepada delapan provinsi yang telah menerima penghargaan lima kali berturut semua ini dilihat dari daerah yang petumbuhan ekonominya diatas rata-rata nasional.
“Opini WTP yang diterima delapan daerah dengan penghargaan 5 kali berturut-turut memberikan pengaruh, pengangguran lebih rendah dari rata-rata nasional sedangkan indeks pembangunan manusia lebih tinggi dari indeks pembangunan manusia nasional untuk jenis rasio kebih kecil dari pemerintah pusat,”ujar Irwan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya juga menyampaikan, hal yang perlu dapat perhatian mengurangi tata kelola yang buruk (korupsi) sedangkan peningkatkan capaian juga diiringi dengan pemanfaatan informasi pada laporan keungan tersebut.
“Laporan jangan disimpan di dalam lemari tetapi informasinya juga harus dimanfaatkan dalam perencanaan, evaluasi dan pengembil keputusan-keputusan strategi lainya. Pemanfatan informasi pada laporan keuangan antara lain untuk perencanaan alokasi anggaran, dan penetapan target-target,”ujar Sri.
PNBP, penatausahaan aset berupa barang milik negara dan daerah, evaluasi program dan kegiatan pemerintah, investasi dan impor kata Sri Mulyani harus diperbaiki kebijakan sedangkan presentase Indonesia tahun 2018, pertumbuhan ekonomi 5,16%, Tingkat pengguran 5,13%,Tingkat kemiskinan 9,8%.
Penerimaan negara 5,48%, realisasi penyerapan belanja negara 51,5%, realisasi transfer ke daerah dan dana desa 58,6%, divisit 1,02%, inflasi 3.2%, tingkat kredit macet 2,7%, rata-rata pertumbuhan kredit 10-12%.
“Sementara untuk Tantangan SDM daya saing SDM kita masih kalah dibadingkan dengan negara lain Indonesia berada di urutan 77 dari total 119 negara di dunia dalam peringkat global tolent competitiveness index (GTCI) Tahun 2018,”ujarnya.
Ditambahkan Sri Mulyani, RAPBN tahun 2019 diajukan pemerintah mengambil tema APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan (investasi) sumber daya manusia (SDM).(rilis: humas sumbar)
