Jakarta, — Menjamurnya keberadaan relawan politik (Relawan Ganjar, Anis, Prabowo, dan lain lain) adalah hal yang wajar dalam praktik politik sebelum Pemilu di Indonesia.
Relawan ini menemukan tempat terutama saat mulai berlakunya politik pada pemilihan umum secara langsung, baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah.
Menurut pengamat politik dan pendiri Indonesia Political Power Ikhwan Arif mengatakan eksistensi relawan politik merupakan energi positif dalam percaturan politik pra Pemilu.
“Hhnm relawna pokitik lumrah ya, tapi kerap ditumpangi praktik politik gelap. Apalagi bakal calon atau kandidat yang didukung masih menjabat atau masih menduduki kursi politik, sehingga ada sisi gelap yang memungkinkan akan terjadi politisasi jabatan” ungkap Ikhwan Kamis 4/8-2022.
Anggapan keliru terhadap relawan politik sebagai perpanjangan tangan partai politik, atau sengaja dibentuk oleh salah satu figur politik, dapat dibantahkan apabila relawan politik menunjukkan sikap dan tindakan yang benar-benar murni dari keinginan rakyat terutama dari daerah-daerah, bukan di mobilisasi oleh kepentingan elit politik tertentu.
“Jika benar relawan politik ini adalah murni dari niat atau inisiatif masyarakat dari beberapa daerah, maka relawan politik harus dilindungi dengan aturan-aturan yang jelas,” ujar Ikhwan Arif.
Sampai hari ini kata Ikhwan belum ada aturan yang jelas terkait eksistensi relawan politik karena mereka bukan organisasi sayap partai politik dan bukan perpanjangan partai politik tertentu.
“Menurut saya aturan main relawan politik ini masih gelap, di satu sisi eksistensinya membawa dampak positif karena mengubah mindset politik masyarakat untuk tidak apatis,” ujar Ikhwan Arif.
Di lain sisi mobilisasi relawan politik kadang tidak ubahnya seperti pergerakan kader-kader partai atau organisasi sayap partai politik untuk memenangkan salah satu kandidat dalam Pilpres atau Pilkada.
Mana ada pergerakan atau mobilisasi tanpa akomodasi, yang erat kaitannya sama uang (logistik). Ini yang mungkin menjadi perhatian khusus bagaimana relawan politik tidak dijadikan tumbal politik, atau tidak terlibat dalam money politik nantinya.” ungkap Ikhwan.
Harus ada aturan khusus yang mengikat karena menurut Ikhwan relawan politik ini tidak rela-rela juga.
“Sebab jika calon yang diusung nantinya menang di Pilpres atau Pilkada, tidak heran relawan politik mendapat cipratan berupa posisi penting di pemerintahan, misalanya komisaris atau staff khusus presiden atau staff khusus menteri” ungkap Ikhwan. (adr)
