*Menelisik ke LN Gubenur Sumbar*
Padang,—Ketua Fraksi Demokrat yang anggota Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas kembali buka suara dan membeberkan besarnya anggaran kunjungan Luar Negri Gubernur bersama OPD Pemprov Sumbar, hingga saat ini belum mendapatkan hasil apa pun, dari orat-oret Nurnas sekitar Rp 60 Miliar lebih biaya dinas luar negeri (DLN) selama enam tahun APBD Sumbar.
“Kalau untuk pejalanan dinas ke luar negeri gubernur bersama OPD Pemprov terkait, hhmmm anggarannya luar biasa besar, tapi hasilnya pun sejauh ini belum ada tuh,”ujar HM Nurnas kepada banyak wartawan di DPRD Sumbar, Senin 1/7.
Nurnas juga mengungkap perjalanan dinas Gubernur dan Organisasi Pemeribtah Daerah (OPD) Sumbar pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp.11 M lebih.
“Dan semestinya dalam kunjungan tersebut Gubernur tidak hanya membawa OPD semata, melainkan membawa juga DPRD Sumbar sebagai mitra kerja, namun kenyataan itu tidak dilakukan,”ujar HM Nurnas wakil rakyat dari Dapil Sumbar 2 pada Pemilu 2014 lalu maupun 2019 kemarin.
Kata Nurnas, pada UU Nomor 23 tahun 2014 dinyatakan kalau Gubernur dan DPRD adalah pemerintahan yang merupakan mitra sejajar.
Nah terkait kunjungan kerja, luar negri gubernur pada 2018 ini, politisi senior Partai Demorkat Sumbar ini mengatakan, semestinya Pemprov Sumbar membuat laporan hasil perjalanan tersebut kepada DPRD.
“Supaya apa yang dilakukan dan dibicarakan serta hasil dari perjalanan dinas luar negeri itu dapat diketahui, termasuk soal usaha maksimal Pemprov menarik investor atau menjalin kerja sama dengan negara lain,”ujar Nurnas.
Pernyataan Nurnas bukan tidak beralasan, karena di PP Nomor 28 tahun 2018 dinyatakan, Pemprov melakukan kerjasama dengan pihak luar harus meminta keputusan persetujuan DPRD.
Dan paling lambat 45 hari, DPRD mengeluarkan keputusan. Dan paling lambat 30 hari setelah keputusan DPRD sudah sudah diserahkan pada Menteri Dalam Negeri.
“Tapi apa sampai saat ini untuk ke Luar Negeri anggaran 2018, kalau ada perjanjian kerjasama untuk disetujui DPRD, sepengetahuan saya tidak ada. Dan kita (DPRD,red) tidak pernah tahu hasil perjalanan gubernur ke luar negeri seperti apa, pasalnya sebagai mitra gubernur dan OPD idak pernah melaporkannya kepada DPRD, baik melalui komisi atau pun melalui rapat-rapat dewan,”ujar HM Nurnas.
Mestinya kata politisi berdarah asli piaman ini, uang dipakai gubernur untuk melakukan perjalanan luar negri berasal dari APBD, dan karena asalnya uang rakyat, tentu rakyat juga perlu tahu hasil perjalanan tersebut.
“Rakyat harus tahu apakah ada hasil dari kunjungan luar negri tersebut, jika ada dalam bentuk kerjasama atau investasi apa, dan apa efeknya untuk masyarakat. Jika tidak ada hasil, lebih baik gunakan dananya untuk infrastruktur yang pasti bermanfaat langsung kepada rakyat,”ujar Nurnas.
Dari data dimiliki HM Nurnas, selama menjabat Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sudah lebih 10 kali ke luar negri dengan jenis perjalanan yang sama yakni penjajakan kerjasama dan investasi, namun hasilnya tidak nampak.
Irwan Prayitno sudah menjabat dengan masa enam tahun penganggaran APBD, jika setiap setahun kunjungan luar negri Pemprov dan OPD menghabiskan Rp 10 Miliar, maka diperkirakan Rp 60 Miliar lebih anggaran terpakai dan perlu diketahui masyarakat hasilnya.
“Kita sebagai wakil rakyat hanya ingin anggaran yang ada harus dipergunakan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan dan melihat hasil dari penggunaan anggaran yang ada itu,”ujar Nurnas. (nov)
