Padang,—Miris seperti itu yang bisa dikatakan ketika uang negara dibelanjakan tapi tak jekas juntrungannya.
“Rp 400 Triliun uang negara tak jelas juntrungannga, habis setahun dengan output yang tidak tahu kemana sasarannya,”ujar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Refornasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur di acara Silaturrahin Nasional IKA Unand Sabtu kemarin di Pekanbaru.
Uang itu dibelanjakan sesuai ketentuan dan paling banyak untuk honor dan perjalanan dinas ASN dan pejabatnya.
“Prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi seorang kepala daerah adalag tanda bersih keuangannya padahal tidak, ada daerah yang dapat WTP tapi esoknya pejabatnya di OTK oleh KPK,”ujar Asman Abnur tanpa merinci daerah mananya.
Bahkab penghargaan WTP itu buat kepala daerah sangat happy, padahal pengelolaan uangnya hanya habis buat rutinitas belaka.
“Contoh, program irigasi, bedungan siap eee airnya tidak mengalir, lalu ada program kesehatan, seperti perbaikan kesehatan masyarakat, tidak bagi makanan gratis tapi lebih banyak kegiatannya seminar peserta dan pegawai dapat honor lalu study banding mengharapkan uang SPPD, sementara masyarakatnya banyak juga yang kurang gizi,”ujarnya.
Sehingga itu reformasi budaya birokrasi ideal serius digalakan Kementerian PANRB. Kinerja pegawai tidak dinilai dari kehadiran tapi output yang dihasilkannya.
“Kita tidak mau lagi ada institusi pemerintahan dapat nilai C kinerjanya, tahun ini minimal B tahun depan harus A,”ujarnya.
Soal realisasi anggaran benar tapi tidak jelas outputnya jumlahnya sangat fantastis.
“Hitungan saya uang habis tidak jelas juntrungan se Indonesia setahun hampir 400 triliun, kalau ini bikin Tol Sumatera tahun depan selesai,”ujarnya.
Menteri PAN RB memastikan saat ini di semua unit kerja pemerintahan harus memiliki beban kerja dan beban kerja individu ASN.
“Tidak butuh pegawai hadir karena takut absen, kalah sampai kantor mereka main game online atau berchatting ria di perangkat media sosial miliknya, kedepan tidak ada lagi karena adanya beban target kerja unit dan e-goverment,”ujarnya.
Soal pembenahan total reformasi birokrasi ini, Asman sudah menyampaikan ke atasanya Presiden Jokowi.
“Pak presiden sangat respek dan minta realisasikan pola beban kerja tadi, dan ini bagian dari revolusi mental ASN se Indonesia yang menjadi konsen Kementerian PANRB,”ujarnya.(erwandi)
