Padang,—Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas mengatakan prediket Sumbar Informatif diberikan kepada Pemprov Sumbar bak dua sisi mata uang.
“Prediket diberikan KI Pusat adalah kebanggaan itu sudah pasti. Tapi sekaligus menjadi tantangan, apakah realita di jajaran Pemprov tentang informasi publik sesuai dengan prediket yang diraih, semoga saja iya, tapi saya belum 99 persen yakin,”ujar HM Nurnas pada Group Diskusi digelar Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJ-KIP) Sumbar, Rabu 15/1 kemarin.
Menurut Nurnas pelaksanaan informasi publik kekinian belum sempurna, fakta ditemuinya karena kendala sumber daya manusia dan terbatasnya anggaran untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) belum lagi political will pimpinan. Termasuk kualitas informasi tak up-date.
“Bahkan ada pimpinan badan publik masih suka sembunyikan informasi dan semakin lambat pelayanan karena faktor masyarakat tak tahu hak atas informasi publik, jadi masalahnya gado-gado sekali,”ujar politisi senior Partai Demokrat Sumbar ini.
Untuk itu di forum diskusi HM Nurnas katakan Sumbar Informatif harus berujud pemerintahan tranpsaran dan akubtabel pelayanan publik berkualitas dan efektif efesien penyelenggaraan pemerintah daerah
“Kalau ini tidak terujud pada 2020, saya tantang Pemprov Sumbar, sebaiknya prediket Sumbar Informatif dikembalikan lagi ke KI Pusat,”ujar HM Nurnas usai diskusi. (foto: iko)
