Ibu Kota Negara Pindah, DPD RI: Harus Dibarengi PLTN dan Trans Kalimantan

oleh -468 views
oleh
468 views
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono sebut pindah ibukota negara ke Kaltim harus dibarengi PLTN dan Trans Kalimantan, Selasa 27/8 saat bertemu Delagasi Rosatom.Rusia di Nusantara III Komplek Parlemen. (foto: dok/setjen)

Jakarta,—Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan Panajam-Kutai, Kaltim menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia, pindah dari Jakarta Kaltim.

Berbarengan dengan itu Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan pemindahan ibu kota perlu didukung peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur seperti Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan pembangunan kereta api Trans Kalimantan. Guna mempercepat pertumbuhan kota sebagai ibu kota negara.

“Baru saja Presiden Joko Widodo menyatakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Maka apa yang telah direncanakan seperti kereta api dan PLTN sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ibu kota negara,”ujar Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat menerima delegasi dari Rosatom Rusia di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa 27/8.

Senator asal Maluku itu menilai pemindahan ibu kota juga membutuhkan sarana dan prasarana infrastruktur. Sehingga PLTN dan Trans Kalimantan perlu diselaraskan dengan pemindahan ibu kota.

“Pemindahan ibu kota perlu diselaraskan dengan PLTN dan Trans Kalimantan,” tuturnya.

Nono menambahkan secara politis pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi pada pidato kenegaraan 16 Agusutus lalu sudah memberikan lampu hijau. Maka sudah seharusnya Indonesia menggunakan nuklir untuk menggantikan sumber daya berbasis fosil.

“Oleh karena itu, ini menjadi peluang besar. Kami di parlemen mendukung itu. Kita bukan berbicara bisnis tapi jangka panjang kepentingan negara dengan kepentingan tenaga nuklir,”ujar Nono.

Menurut Nono, ada dua hal besar di parlemen terkait dengan tenaga nuklir yaitu dukungan politik dan payung hukum berdasarkan penggunan nuklir. Karena ada pihak-pihak yang tidak menghendaki tenaga nuklir untuk industri atau lainnya.

“Tapi itu terjadi, bisa karena persaingan ekonomi sehingga muncul hal seperti itu. Memang perubahan membawa akibat atau dampak,” tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Rosatom Asia Tenggara, Egor Simonov mengatakan pemindahan ibu kota dibutuhkan energi tambahan. Maka dibutuhkan tenaga nuklir yang sudah dipastikan ramah dan aman.

“Pemindahan ibu kota dibutuhkan energi tambahan seperti tenaga nuklir yang aman dan ramah lingkungan,” ucapnya.

Sementara itu, Senior Councellor Dubes Rusia, Veronika Novoseltseva menjelaskan kedatangan Direktur Rosatom Asia Tenggara memberikan suatu kemajuan terutama energi nuklir dengan tujuan damai.

“Kami mengembangkan tenaga nuklir dengan negara-negara lain. Kami berharap bisa mengembangkan di Indonesia agar membawa dampak baik untuk kedua negara,” ujarnya.(rilis: setjen-dpdri)