Padang,—Pro-kontra revisi undang-undang KPK membuat “kisruh” ditengah-tengah masyarakat.
Melihat kondisi saat ini, pengamat politik yang juga dosen ilmu politik, Universitas Andalas, Ilham Adelino Azre memgatakan, pemerintahan sipil harus kuat dan terbebas dari korupsi.
Dalam buku “why nation fail” dikatakan, kehancuran pemerintahan sipil karena negaranya korup.
“Saya baca buku yang judulnya dalam bahasa Indonesia kenapa negara hancur, diterangkan didalamnya memagatakan, kehancuran pemerintahan itu karena korup,” ulas Azre.
Ditambahkannya, untuk mengikis habis rasuah atau prilaku korup, perlu adanya penguatan undang-undang pemberantasan korupsi.
Menurut Azre yang juga ahli dalam melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap penyelengara pemerintah, revisi dari sebuah aturan merupakan kewajaran, selagi untuk memperkuat.
“Revisi undang-undang KPK bukan hal tabu, selagi untuk memperkuat lembaga anti rasuah tersebut,” ucapnya lagi.
Ditambahkan lagi, penyidikan dan penyelidikan pelanggar korupsi serahkan pada KPK sesutuhnya, seperti kemauan Presiden RI Joko Widodo.
Jangan batasi KPK dalam melakukan penyadapan apa lagi meminta izin pada lembaga lain, dan penyidiknya kewenangan seutuhnya ada pada KPK, tidak hanya terpaku pada penyidik Kepolisian dan Kejaksaan.
“Jangan kita selalu menilai negatif terhadap sebuah perubahan, apa lagi banyak kepentingan dalam sebuah revisi yang bisa dimanfaatkan bernagai kelompok untuk membuat “kisruh,”
“Saya yakin pak Jokowi pasti punya niat yang sama dengan kita untuk membebaskan negri ini dari prilaku korup, jadi jangan cari celah seolah-olah revisi undang-undang semata-mata untuk melemahkan lembaga anti rasuah, padahal bisa jadi lembaga itu semakin kuat,” tegas Azre lagi.
Dia juga meminta agar semua pihak bisa memahami pola pemerintahan, sehingga tidak mudah terprovokasi berujung pada anarkisme.
“Mari kita dukung pemerintah untuk membenahi negara, khususnya dalam pemberantasan korupsi, jangan kita recoki terus,” tandasnya mengakhiri.(nov)
