Jakarta,—-Saat Rapat Komisi VI DPR RI dan Kementerian BUMN, Anggota DPR RI Hj. Nevi Zuairina, meminta pemerintah melalui Kementerian BUMN agar dalam penyusunan road map BUMN 2020-2024 menemukan formula ideal.
”Ideal disusun dalam arti sangat memungkinkan untuk di realisasikan,”ujar Hj Nevi Zuairina.
Karena kata Nevi Sumber Daya Alam negara Indonesia sangat besar potensinya di mana hasil pengelolaan seluruh asetnya hanya sekelumit yang mampu masuk kas negara.
Sehingga roadmap BUMN yang saat ini dikampanyekan Menteri Erick Thohir untuk di buat hingga 2024, akan menjadi pembuktian kemampuan pemerintah mengelola aset negara.
“Dalam waktu dekat, pembentukan Holding di berbagai sektor adalah moment penting tonggak baru pengelolaan BUMN. Holding Sektor Pertambangan, Holding Sektor Minyak Gas dan Bumi (Migas), Holding Sektor Farmasi, Holding BUMN klaster pangan dan Merger Bank Syariah milik negara, merupakan rangkuman pengelolaan aset negara yang menyeluruh di negara ini. Baik dan penuh tanggung jawab pengelolaannya merupakan langkah awal menjadikan negara ini menjadi maju,” tutur Nevi.
Politisi PKS ini mengingatkan, bahwa tujuan pembentukan holding BUMN di antaranya untuk merespons tantangan bisnis sektoral, memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing BUMN, menciptakan sinergisitas antar-BUMN, dan mendorong peningkatan efisiensi operasional perusahaan.
Nevi menekankan sejak awal, bahwa perusahaan negara ini jangan sampai bersaing dengan swasta terutama swasta pada skala UMKM. Justru ia meminta, agar UMKM dapat dibina oleh BUMN, bisa dalam bentuk kemitraan, atau anak-anak binaan yang dibesarkan hingga minimal menjadi usaha tingkat menengah yang secara kekokohan stabil ketika mendapat ujian berbagai situasi bisnis termasuk dalam kondisi pandemi seperti ini.
“Road map BUMN ini semua orang menaruh harapan besar kepada BUMN untuk mereformasi seluruh manajemen perusahaan plat merah menjadi perusahaan yang modern, efisien dan kontributif. Ini merupakan ajang seleksi ketat untuk mengeliminir atau melebur perusahaan-perusahaan yang hanya menjadi benalu negara”, kata Nevi.
Legislator perempuan nasional yang juga Tokoh Keterbukaan Informasi Publik Sumbar 2020 ini meminta dengan sangat kepada kementerian BUMN, ketika implementasi roadmap ini, benar-benar ada realisasi pembinaan UMKM yang saat ini berjumlah sekitar 60 juta pelaku.
Merupakan kebaikan sangat besar peran negara kepada rakyatnya, ketika UMKM ini tumbuh dan berkembang akibat peran serta BUMN. Mesti ada pelibatan UMKM yang secara tekstual masuk dalam roadmap BUMN.
“Saya menginginkan, UMKM tidak hanya mendapat perlakuan normatif saja dari BUMN. Dampak yang terlihat adalah mereka hanya stagnan saja, tidak pernah naik kelas. Design pembinaan UMKM mesti tertuang secara komprehensif dalam roadmap BUMN ini,”ujar Nevi Zuairina.(*nzvoice)
