Padang,—Rapat soal pengendalian inflasi di Bank Indonesia kemarin minim kehadiran kepala daerah kota dan kabupaten.
Bahkan di berita Gubernur Sumbar berang karena sedikitnya bupati dan walikota yang hadir pada rapat tersebut, padahal BI merilis angka inflasi Sumbar masih mengkhawatirkan.
Anggota Komisi III DPRD Sumbar HM Nurnas menilai ini bentuk tak bertaringnya kewenangan gubernur.
“Padahal UU pemerintah daerah sudah memberi kewenangan lebih kepada gubernur, tapi saat rapat soal inflasi minim kehadiran bupati dan walikota kemarin itu tandanya kewenangan gubernur seperti harimau tak punya taring,”ujar HM Nurnas saat berbincang bincang dengan wartawan, Kamis 26/1 di Padang.
Padahal untuk menurunkan angka inflasi peran kepala daerah terutama bupati dan walikota sangat sentral.
“Peredaran uang itu ada di kota dan kabupaten, gubernur hanya koordinator tentu perlu keseriusan bupati dan walikota untuk melakukan pengawasan harga pasar,”ujar HM Nurnas.
Politi Partai Demokrat ini menilai proaktif saja bupati dan walikota menjaga harga kebutuhan masyarakatnya angka inflasi masih sulit dibendung, apalagi tanpa pengawasan atau bahkan ada kepala daerah yang tidak mau tahu.
“Soal inflasi ini masalahnya komplit sehingga butuh pengawasan ketat menjaga inflasi Sumbar supaya rendah dari angka inflasi nasional, karena harga barang kebutuhan itu sudah banyak yang memainkannya, bahkan kerjanya bisa seperti mafia pasar,”ujar Nurnas.
HM Nurnas berharap para kepala daerah kabupaten dan kota mau bahu membahu dengan gubernur untuk menekan angka inflasi tersebut.
“Saya tidak salahkan gubernur marah saat rapat kemarin itu, semoga ini menjadi berang gubernur terakhir hendaknya,”ujar Nurnas. (Wandi)
