Payakumbuh,— Reformasi Birokrasi sudah sesuaikah dengan kondisi birokrat kekinian?, sebagian bilang on the trackt, sebagian lagi sebut masih jauh panggang dari api.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan butuh mempersamaiannya dengan melibatkan banyak stake holder.
Guspardi mengatakanperubahan pola pikir (mindset) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan komitmen pimpinan serta budaya melayani menjadi elemen dasar dan utama demi terwujudnya reformasi biroksasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Perubahan mindset atau pola pikir dan Komitmen pemimpin serta budaya melayani mesti jadi landasan utama ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dalam melayani masyarakat”, ujar Guspardi dihadapan peserta Evaluasi Pemerintahan Daerah, Reformasi Birokrasi dan Netralitas ASN yang diselenggarakan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Senin 12/6-2023.
Menurutnya, belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi disebabkan masih belum ‘move on’ nya pola pikir birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pola pikir birokrat masih menempatkan diri sebagai penguasa bukan pelayan publik dan terlihat dari pelayanan yang masih lambat, prosedur pelayanan yang berbelit, dan budaya afiliasi yang melekat sehingga memicu terjadinya praktik Kolusi, Korupsi dan Netotisme (KKN).
“Perubahan mindset demi tercapainya reformasi birokrasi itu harus dimulai dari komitmen pemimpin, sebab setiap perubahan diawali oleh komitmen pimpinan,” ujar Politisi PAN itu.
Legislator asal Sumatera Barat ini menggaris bawahi hakekatnya ASN mempunyai peran strategis sebagai penggerak inti dalam birokrasi pemerintahan. Maka komitmen dari pemimpin dalam mewujudkan transformasi birokrasi sangat penting. Tanpa komitmen pimpinan, mustahil terjadi perubahan.
Pemimpin baik di pemerintah pusat atau daerah harus memiliki komitmen yang jelas dalam melakukan transformasi birokrasi, seperti menerapkan sistem informasi, menyederhanakan prosedur yang rumit dan berbelit serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan mentalitas melayani.
Komitmen kuat dari pemimpin menurut Guspardi Gaus jadi keniscayaan mendorong terciptanya good governance dan clean government di lingkungan kerja masing-masing.
Apalagi, reformasi birokrasi menjadi salah satu program prioritas dari Presiden RI Joko Widodo. Presiden Joko Widodo sudah meluncurkan ‘Core Values ASN Berakhlak’ pada 27 Juli 2021 yang harus dijadilkan fondasi baru bagi seluruh ASN di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“ASN harus berorientasi kepada Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (Berakhlak),” tegas Guspardi Gaus yang juga sebagaai anggota Baleg DPR RI.
Oleh karena itu, perubahan perilaku dan pentingnya peran aktif pimpinan akan menjadi kunci utama supaya reformasi birokrasi dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan.
Diharapkan kepada setiap Kepala Daerah dan semua birokrat untuk dapat memastikan implementasi reformasi birokrasi berjalan secara konsisten di daerahnya masing-masing dengan penekanan birokrasi yang berorientasi kepada hasil. Yaitu birokrasi yang dapat menciptakan manfaat dan kemaslahatan untuk masyarakat. Bukan sekedar menjalankan birokrasi secara prosedur, proses, dan penyerapan anggaran semata.
Intinya reformasi birokrasi itu pada dasarnya merupakan langkah utama bagi seluruh ASN untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih bersih, efektif, dan efisien.
“Dan komitmen dari pemimpin mengawal dan memastikan terjadinya perubahan mindset dengan perubahan ‘orientasi pelayanan’. Semuanya harus dimaknai dan diejawantahkan oleh setiap ASN dengan pelayanan yang berkualitas, professional dan paripurna dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,”ujar Guspardi.(faj)
