Jakarta,—Ketersediaan pasokan gas yang kadang hilang di pasaran mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Banyaknya aspirasi masyarakat daerah yang disampaikan ke Anggota DPD RI saat mereka reses, tentang kelangkaan gas, telah menjadi bahan kajian oleh Pusat Kajian Daerah (Puskada) DPD.
Bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis 28/12, DPD RI mengadakan diskusi mengenai kepastian tersedianya pasokan gas ke masyarakat.
Hadir pada diskusi yang diadakan di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI itu, perwakilan SKK Migas, BPH Migas dan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang migas seperti PT. Pertamina Gas, PT. Perusahaan Gas Negara, PT. KIM, PT. Perta Arun Gas, dan Badan Pengelola Migas Aceh.
Menurut Kepala Puskada DPD Irdam Imran, soal hilang timbulnya gas di pasaran, pada diskusi didapatkan benang merah, ternyata kurangnya pasokan gas dari hulunya.
“Kekurangan pasokan gas ini tentunya dapat membuat harga gas menjadi lebih mahal dan tidak stabil,” ungkap Irdam Imran, putera Minang yang berasal dari Kamang Mudiak Agam itu.
Sementara itu Dirjen Migas Kementerian ESDM Budiyantono berharap ada sinergi antara lembaga SKK Migas, BPH Migas dan stakeholders lainnya di bidang migas agar permasalahan kelangkaan ini dapat diatasi, dan kebutuhan masyarakat banyak dapat dipenuhi.
Diskusi sendiri dipandu Anggota DPD RI Parlindungan Purba, senator asal Sumatera Utara itu berjanji akan merekomendasikan poin-poin penting ke kementerian dan lembaga-lembaga terkait.
“DPD RI jelas terdepan memperjuangkan aspirasi masyarakat, hasil diskusi menjadi point penting untuk disampaikan ke pemerintah terutama lembaga terkait soal pasokan dan distribusi gas untuk masyarakat,”ujar Parlindungan Purba. (rilis: puskada dpdri)
