*Pejabat Lemah Analisa Isu Medsos*
Padang,—Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengakui kalau pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Sumbar selalu keteter dengan isu di media sosial.
“Setelah viral, baru si pejabat kasak kusuk, mestinya ada waktu sebelum isu itu viral di lini massa, di saat itu mestinya pejabat setingkat eselon II dan III melakukan analisis dan kajian, kemana arahya isu ini,”ujar Nasrul saat upacara Senin 29/5 pagi di halaman kantor Gubernur Sumbar jalan Sudirman Padang.
Pasalnya ketika sebuah isu itu viral di media sosial itu bisa membully wajah Penprov Sumbar.
“Lihat soal viralnyaa Sandra atlet angkat berat perempuan sampai Menpora langsung mendatanginya, sementara sebelum viral laporan staf tak pernah ada, saya dan Pak gubernur kadang mencari sendiri,”ujarnya.
Menurut Nasrul media sosial saat ini, dia bisa jinak tapi seketika bisa liar dan sulit dikendalikan.
“Karena itu setiap kita ASN yang tahu, agar melaporkan kepada pimpinan untuk dapat dikaji dan analisis dampaknya yang bakal terjadi,”ujarnya.
Soal Sandra, itu menjatuhkan hargadiri pemerintah provinsi Sumatera Barat, dan itu berdampak pada penyelenggaran penerintah.
“Padahal Sandra sesungguh telah dibiaya oleh pemerintah pusat, namun ada keinginan orang melihat apakah pemerintah provinsi Sumbar peduli pada atlit, sementara masyarakat Sumatera Barat baik ranah maupun perantau amat peduli, ini terbukti dengan sumbangan yang didapatkan. Karena sudah dibiaya pemerintah pusat dalam hal ini PABSI, tentu pemerintah Sumbar tidak memungkinkan lagi ikut membiaya,” terang Nasrul Abit.
Lalu soal dokter di Solok dengan FPI hingga kini panas dan ramai diperbincangkan sedikit banyak tentu merusak nama baik Sumatera Barat, walaupun sudah diselesaikan tapi tetap menjadi pemberitaan panas di medsos.
” Pak Gubernur sedang di Eropag, saya coba kontak kepala dinas kesehatan Solok, untuk tahu cerita yang sebenarnya tapi tidak diangkat-angkat, tidak ada informasi yang saya dapat, sementara semua orang telah membicarakan hal tersebut yang berdampak menjadi negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya kecewa
Nasrul Abit juga menegaskan kepada ASN kantor gubernur, semua ini telah membuat kita malu bersama, karena itu setiap kita diharapkan berkontribusi eselon III dan staf memberikan laporan analisis , ada pak Asisten, Staf Ahli, Sekda, sebagai bahan pertimbangan kebijakan apa yang mesti nya kita lakukan dalam menyelesaikan, solusi apa serta tindak apa, sehingga hal-hal yang menjadi negatif dapat diminimalisir.
“Kepala Kesbang dan Kadis Pol PP serta instansi terkait lainya agar melakukan pemantau dan analisis informasi / isu ini, sehingga kita dapat cara, solusi yang dapat dilakukan saya sendiri tentu tidak dapat mengamati semua setiap hari,”ujarnya.
Nasrul Abit juga menantang ASN kantor gubernur, jika masih punya hargadiri untuk semua ini, ayo bersama bangun dalam penyelenggaraan pemerintahan rasa senasip-sepenanggungan di pemerintah Sumatera Barat.
“Semua orang tanpa terkecuali berkontribusi memberikan yang terbaik bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan karena ini merupakan tugas kita bersama-sama,”ujarnya. (Humas Sumbar )
