Mahyeldi Optimis Mulai 2023
Jakarta,— Akhirnya lampu hijau pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik terkuak, Buya Mahyeldi optimis 2023 jalan melingkar itu dibangun.
Fly Over itu kini termasuk dalam 35 proyek prioritas nasional, terbukti 2022 ini segera dilakukan revisi desaindnya.
Fly Over Sitinjau Lauik mengemukan setelah April 2021, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa kunjungi ruas penghubung Padang-Solok itu.
Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 ini menganggarkan dana untuk revisi desain masterplan dan DED dan telah disiapkan oleh Kementerian PUPR.
Lampu hijau itu dalam rapat koordinasi rencana pembangunan fly over Sitinjau Lauik dipimpin Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Buya Mahyeldi, bersama 11 dirjen dari 8 kementerian dan OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, di Hotel Balairung Jakarta, Kamis 13/1-2022.
Hadir di antaranya perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemen PUPR, Kemen LHK, Kemenko Marves, Kementerian Perhubungan, KNKT, Kemendagri dan Kementerian ATR/BPN.
Pada rapat kemarin itu Buya Gubernur mempresentasikan urgensi pembangunan fly over yang merupakan daerah rawan kecelakaan (DRK). Selama periode 2016-2020 telah terjadi sebanyak 50 kecelakaan, meninggal 19 orang, luka berat 9 orang dan luka ringan 111 orang.
Hal ini terjadi disebabkan karena kondisi jalan berupa tanjakan terjal dan panjang serta radius tikung terlalu sempit.
Presentasi Gubernur Sumbar mendapat apresiasi dari peserta rapat. Oleh sebab itu Mahyeldi optimis pembangunan fisik fly over yang diyakini akan meningkatkan akses serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah tersebut bisa dimulai awal tahun 2023 nanti.
“Alhamdulillah dari rapat kemaren ada 11 Dirjen yang hadir dari 8 kementrian dan insyaallah pada tahun 2022 ini ada anggaran dari Bappenas untuk review desain. Mudah-mudahan setelah review desain ini selesai, maka pada akhir 2022 atau awal 2023 nanti penganggarannya bisa teralokasikan sehingga kita bisa mulai pelaksanaan untuk membangun flyover,”ujar Buya Mahyeldi, saat diwawancarai Jumat 14/1-2022.
Ditambahkan Mahyeldi dalam Rakor tersebut seluruh Dirjen yang hadir memberikan masukan-masukan apa yang mesti dilakukan di provinsi dan juga apa yang dilakukan oleh kementrian dalam rangka percepatan.
“Dengan rapat koordinasi kemaren sudah ada kesamaan dan memahami apa tugas masing-masing. Mohon doanya, seluruh masyarakat di ranah maupun di rantau agar diberi kelancaran, sebab ini menjadi bagian tanggung jawab kita kepada rakyat dan Allah SWT supaya di jalan nasional ini tidak ada lagi kecelakaan yang menimbulkan banyak korban,”ujar Buya Mahyeldi.
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi menjelaskan beberapa masukan dari berbagai kementerian dalam rakor. Di antaranya dari Kementerian LHK, yang menyatakan bahwa terkait izin hutan lindung, cukup dengan kewenangan gubernur karena cakupannya masih dibawah 5 hektar.
“Untuk panorama satu, luasannya kurang dari 5 ha, yakni hanya 3,8 ha, dan Alhamdulillah ini menambah optimisme kita. Dan, KLHK berharap hasil review jangan terlalu banyak perubahan sehingga tidak perlu menunggu waktu lama. Apalagi info dari Kementerian ATR/BPN, kesesuaian tata ruang sudah masuk dalam RTRW Kota Padang,” ungkap Medi.
Selain itu, ditambahkan Medi, untuk menjaga keberlangsungan pengerjaan fly over, Direktur Pendanaan Bappenas menyarankan agar memilih alternatif pembiayaan melalui dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) karena tingkat kepastiannya lebih tinggi jika dibandingkan melalui dana APBN.
“Direktur Regional I Bappenas juga meminta kepada dinas terkait agar segera menyampaikan usulan dalam waktu dekat, agar anggaran pembangunan konstruksinya bisa masuk di tahun 2023. Kemudian dari Kemenko Marves, juga berjanji akan mengawal pengerjaan proyek fly over ini,” sambung Medi.(doa-mmc)
