Padang,—-Wako Padang Mahyeldi Ansyarullah mengatakan ASN jangan jadi buzzer atau jangan pula mempercayai informasi bersumber dari buzzer.
“Tapi jadilah influencer (banyak audiense di media sosial,red) untuk berita baik, ada 9 ribuan ASN di Pemko Padang, kalau setiapnya punya 5 group media sosial, share informasi baik dan benar, sangat luar biasa,”ujar Mahyeldi pada Pertemuan Bakohumas Kota Padang, Rabu 9/10 di Balaikota Aie Pacah Padang.
Wako juga berharap OPD secara simultan memproduksi informasi sebagai influencer tadi dan kalau informasi tidak jelas kebenaran dan faktanya sebaiknya diam.
“Jangan latah pula menyebarkannya dan pura-pura bertanya pula,”ujarnya yang juga pengikut di group WAG TOP100.
“Saya tergabung di TOP100 sama dengan Ketua Komisi Informasi (KI), semua saya baca dan kritikan di group itu yang baik yang jadikan masukan, dan saya banyak menyimak saja di group itu,”ujar Mahyeldi.
Kabag Humas Pemko Padang Edi Dharma memahami kekuatan media sosial untuk citra positif kota padang.
“Kalau informasi baik dan viral tentu akan menjadi daya tarik bagi turis berkunjung atau tertarik investor berinvestaai di kota Padang,”ujarnya.
Rakor Bakohumas Padang selain dibuka Walikota menghadirkan Narasumber Pakar Komunikasi Dekan FISIP UNES, DR. Soemartono Mulyo Diharjo, Ketua Komisi Informasi Sumbar, Adrian serta dari Humas Polresta, SP Manurung.
Rakor mengangkat tema Peran Humas Pemerintah dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa.
“Humas adalah agregator untuk menentukan kemana arah reputasi dan pada akhirnya sbg *Guardian of the Reputation* Pemko Padang,”ujar Edi.
Adrian Tuswandi pastikan keterbukaan informasi publik aktualnya sangat mangkus mambasmi informasi sesat.
“Informasi sesat dan menyeesatkan oleh siapa saja bisa dijerat pasal pidana, tapi faktanya hoax seperti dijerat satu lepas seribu,”ujar Adrian.
Mestinya melawan informasi hoaks dengan informasi publik yang sarat data dan fakta publik.
“Badan publik harus lebih mengedepankan inisiasi dan memudahkan akses terhadap semua informasi publik, jangan membiasakan sebagai pengklarifikasi, kalau serta serta diklarifisikasi mantap, tapi kalau hoaks telah viral dan viral kini dianggap kebenaran, maka klarifikasi dari badan publik jadi percuma,”ujar Toaik biasa Ketua Komisi Informasi ini disapa berbagai kalangan di Sumbar.
Bahkan soal keterbukaan UU juga menegaskan tidak sebagai kebebasan total, informasi publik mendapatkan dan memperoleh ada mekanisme yang mengaturnya.
“Tapi selagi semua pembiayaan atau sebahagian didanai uang rakyat buka saja informasinya, meski terbuka tidak telanjang, melayani belum tentu memuaskan semua orang,”ujar Adrian.
(rilis: ppid/kisb)
