Guspardi : Pemerintah Harus Lakukan Kajian PSBB
Jakarta, — Angka positif covid-19 terus meninggi, Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta pemerintah pusat melakukan kajian dan pemetaan yang mumpuni sebagai acuan menentukan sikap atas melonjaknya kasus covid-19.
Gispardi mengatakan kian melonjak dan mengkhawatirkan. Jika memungkinkan, pemerintah perlu menerapkan karantina wilayah atau PSBB.
“Kenapa Pemerintah pusat belum berani menerapkan Karantina wilayah secara total, padahal kasus Covid-19 sudah kian mengkhawatirkan. Saat ini kebijakan pemerintah baru menerapkan PPKM. Makanya perlu diambil langkah untuk melakukan PSBB atau karantina wilayah dengan kajian-kajian yang komprehensif, jangan tunggu sampai pandemi ini makin parah,” ujar Guspardi, Senin 21/6-2021.
Kajian dimaksud lakukan pemetaan dan penentuan daerah-daerah yang memungkinkan untuk diterapkan karantina wilayah karena sudah menjadi zona merah. Serta kesiapan infrastuktur penunjang di daerah tersebut.
Sejauh ini dalam penanganan pandemi, pemerintah pusat selalu pecah fokus. Pemerintah lebih mengedepankan perputaran ekonomi ketimbang mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Padahal jika angka kasus berangsur melandai, maka roda perekonomian akan pulih dengan sendirinya.
“Harusnya tidak begitu. Kalau ekonomi yang jadi fokus, penyelesaian pandemi tak berbanding lurus,” ujar wakil rakyat RI asal Sumatera Barat ini.
Politisi PAN ini juga berharap pemerintah mesti mempercepat dan meningkatkan jangkauan pemberian vaksin untuk masyarakat secara luas. Sampai Selasa vaksinasi Ke 1 baru 23.789.884 jiwa dan vaksin ke 2 12.604.134 jiwa.
“Angka ini masih jauh dari target 60%-70% penduduk yang sudah di vaksin sehingga tercipta herd immunity atau kekebalan komunal yang menjadi syarat utama berakhirnya pandemi covid-19,” ujar Guspardi.
Di samping itu Pemda Provinsi Provinsi, Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia juga mesti mematuhi instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 2021 yang ditandatangani Tito Karnavian, Senin 21/6-2021. Instruksi ini memuat 18 poin tentang kebijakan terbaru mengenai pencegahan covid-19.
Selanjutnya, mengacu pada data Satgas Nasional Covid-19, total kasus positif di Indonesi sampai hari Selasq 22 Juni 2021 tercatat melebihi 2 Juta kasus tepatnya 2.018.113 dengan penambahan 14.536 kasus.
Ini merupakan rekor penambahan tertinggi sejak kasus ini pertama kali terkonfirmasi di tanah air pada 2 Maret 2010 lalu. Apalagi Pulau Jawa menjadi wilayah penyumbang kasus Covid -19 terbanyak dengan mencatatkan 1.251.450 kasus atau 62,43% dari total kasus secara nasional. Dimana DKI Jakarta berada di puncak dengan jumlah 448.07 diikuti Jawa Barat 328.940, Jawa Tengah 215.684, Jawa Timur 159.059, Banten 51.201 dan DIY 48,751.
“Ini artinya kasus Covid-19 sudah pada tahap yang tambah mengkhawatirkan dan perlu penanganan yang lebih serius,” tegas anggota Baleg DPR RI itu
Untuk itu , diharapkan Pemerintah segera mengkaji dengan seksama penerapan karantina wilayah total (PSBB) total untuk diterapkan dibeberapa daerah terutama bagi daerah yang zona merah. Mengingat makin melonjaknya kasus Covid-19 di tanah air. Kebijakan ini di perlukan guna memperlambat penyebaran dan dapat menahan pandemi menjadi lebih ekstrim. Pemerintah jangan terlambat menentukan kebijakan karena dampaknya akan berbahaya untuk menghindari resiko akan lebih banyak lagi nyawa yang terancam, pungkas anggota Komisi II DPR RI tersebut.
Sementara itu, Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health, Griffith University Australia, Dicky Budiman mendukung pemerintah menerapkan karantina wilayah
Ia menyarankan pemerintah memerhatikan kesiapan fasilitas layanan kesehatan, terutama di daerah yang belum optimal infrastruktur kesehatannya. Terutama perihal keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) dengan mengikuti standar WHO yakni 60 persen terisi.
“Bicara Faskes tidak melulu COVID. Ada masalah dan potensi persoalan kesehatan lainnya yang perlu dipikirkan,” ujar Dicky Senin 20/6-2021.(rilis: ggc)
