Jokowi: Jalan Tol Bagus tapi Jalan Desanya Buruk Percuma

oleh -702 views
oleh
702 views
Presiden Jokowi buka TTG XX di Bali, Jumat 19/10. (foto: humker/kdpdtt)

Bali,—Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penggunaan dana desa harus tepat sasaran. Menurutnya, realisasi dana desa bukan perkara bagaimana anggaran dapat terserap 100 persen, namun harus berhasil memberikan manfaat untuk desa.

Demikian disampaikan Presiden Jokowi di hadapan sejumlah pejabat dan ratusan perangkat daerah saat membuka Temu Karya Nasional, Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX, dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) 2018 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat 19/10.

“Percuma jalan tolnya rampung, jalan besarnya rampung, tapi jalan desanya tidak bisa dilewati. Percuma ada jalan besar, ada jalan tol, tapi jalan kecamatannya rusak. Semua harus tersambung dari yang kecil sampai yang besar. Inilah mengapa adanya dana desa,”ujar Jokowi.

Presiden mengatakan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir sangat besar. Tahun ini saja sebesar Rp 400 Triliun anggaran dialokasikan untuk infrastruktur. Untuk dana desa sendiri, tahun 2015 sebesar Rp 20 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp 47 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp60, dan tahun 2018 sebesar Rp 60 Triliun. Rencananya, tahun 2019 anggaran dana desa akan meningkat menjadi Rp 70 Triliun.

“Dalam empat tahun ini kita telah membangun (infrastruktur) yang besar baik jalan tol, airport baru, pembangunan pelabuhan, bendungan-bendungan, ini yang besar-besar. Kemudian yang sedang, yang kecil siapa? Ya provinsi, kabupaten, dan desa, sehingga pembagian kerja menjadi jelas. Jangan semuanya dari pusat. Harus bagi-bagi kita ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur dana desa juga harus memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi lokal. Penyediaan bahan seperti pasir, batu, atau semen misalnya, harus mengutamakan produk lokal. Dengan begitu, uang dari dana desa dapat berputar di desa, di kecamatan, atau minimal setingkat kabupaten.

“Saya titip, untuk pembangunan infrastruktur besar maupun infrastruktur desa, kita akan mulai menggeser ke pemerataan ekonomi, pemberdayaan ekonomi daerah dan desa. Kalau ada infrastruktur yang belum rampung tidak apa-apa, tapi mulai digeser untuk pemberdayaan ekonomi,” terangnya.

Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan rencana pemerintah  akan memberikan anggaran langsung ke kelurahan seperti halnya dana desa. Terkait nominal menurutnya, masih dalam kajian pemerintah.

“Mulai tahun depan akan ada namanya anggaran kelurahan. Ada yang protes, ada dana desa kok nggak ada dana kelurahan. Ya sudah, tahun depan. Mumpung saya masih ingat,”ujarnya.(*rilis: humker/kdpdtt)