Padang–Juru Bicara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) wilayah Sumbar Muhammad Zuhrizul mengapresiasi sikap Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) di Indonesia yang akan mengawal jalannya proses kampanye hingga penghitungan dan penetapan suara Pemilu 2024 di KPU.
Menurutnya, situasi demokrasi yang saat ini dalam kondisi tidak baik-baik saja, memerlukan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat untuk menjaga Pemilu 2024 agar berlangsung jujur dan adil (jurdil) serta terbebas dari berbagai tindakan pelanggaran maupun kecurangan.
“Untuk itu, saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh gerakan dari Forum Rektor PTMA bersama dosen dan mahasiswa yang akan mengawal Pemilu 2024. Begitu juga sikap civitas akademika kampus-kampus lainnya yang juga sudah menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi saat ini,” ujar Zuhrizul yang juga putra tokoh Muhammadiyah Sumbar Buya (alm) Zulkarnaen, salah satu inisiator Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumbar di Bukittinggi dan mantan ketua PD Muhammadyah Bukittinggi-Agam.
Menurut Zuhrizul, protes kampus-kampus di tanah air terhadap tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai telah banyak cawe-cawe dalam proses Pemilu 2024 merupakan wujud keresahan para guru besar dan civitas akademika.
Protes kampus itu sah dilakukan sebagai wujud berdemokrasi dan seruan moral yang seharusnya direspons positif oleh pemerintah bersama penyelenggara pemilu dan peserta pemilu dengan menjaga netralitas.
”Apalagi itu bertujuan untuk menjaga masa depan demokrasi sehingga tumbuh subur di Indonesia,” kata Zuhrizul yang kini maju sebagai calon anggota DPR RI PKS Dapil Sumbar 1.
Komitmen Pendidikan Anies
Dalam perbincangannya dengan wartawan di Padang, Senin (5/2/2024), Zuhrizul juga menyampaikan komitmen Capres Anies Baswedan terhadap dunia pendidikan tinggi dan mahasiswa di Indonesia.
Menurutnya, negara harus mengambil alih sumber biaya bagi mahasiswa untuk berkuliah, di samping sumber dana yang disediakan orang tua. Dengan begitu, maka aktivitas pendidikan hingga penelitian di perguruan tinggi disokong oleh negara, bukan dari UKT (uang kuliah tunggal) yang banyak dikeluhkan oleh orang tua dan mahasiswa.
“Gagasan tersebut sangat sesuai dengan kenyataan. Saya punya pengalaman tahun lalu didatangi sejumlah orangtua dan mahasiswa yang mengadukan nasib anak mereka karena terancam berhenti kuliah karena tak sanggup membayar UKT pada semester kedua di tahun pertama kuliah. Mereka pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), tapi tetap diwajibkan membayar uang kuliah yang terbilang besar jumlahnya,” ungkap Zuhrizul.
Selain itu, kata Zuhrizul, Anies juga telah berjanji membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk sekolah-sekolah dan perguruan tinggi swasta. Ia ingin menyetarakan sekolah swasta dan negeri yang selama ini dianggap mendapat perlakuan berbeda.
“Bahkan Anies akan membolehkan sekolah swasta di tanah negara agar fix cost sekolah-sekolah dan kampus jadi murah dan otomatis biaya sekolah di kampus swasta juga jauh lebih ringan dibandingkan saat ini. Itulah namanya negara yang bukan menjadikan pendidikan sebagai beban tapi sebagai investasi SDM,” kata Zuhrizul.(rel)
