Padang,— “Membangun Dukungan Politik Perempuan dalam PEMILU 2024 untuk Peningkatan Jumlah Dan Kualitas Perempuan di Legislatif”
Menjadi tema disung perempuan akar rumput Sumatera Barat pada peringatan International Women’s Day di DPRD Sumbar Rabu 8/3-2023.
Pada perayaan puncak Hari Perempuan Internasional disebutkan Ketua KPI Sumbar Tanty Herida diselenggatakan oleh Konsorsium PERMAMPU, Forum Belajar Capacity Building (FBCB), dan Jaringan LSM Perempuan se- Sumatera yang hadir 75 orang perempuan peserta dari 11 organisasi perempuan Sumatera Barat terdiri dari LP2M, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah Sumatera Barat, HWDI Sumbar, Gugah Nurani Indoensia (GNI), KPPI, PKBI, Nurani Perempuan dan Sekolah Gender.
“Seluruh peserta berbagi dan saling belajar mengenai cara mendorong keterwakilan perempuan pada pemilu 2024
Perayaan Hari Perempuan Internasional atau yang biasa dikenal International Women’s Day/ IWD dilakukan setiap tanggal 8 Maret,” ujar Tanty.
Perayaan IWD adalah sebuah gerakan politik perempuan untuk merayakan capaian atas kemajuan yang dicapai perempuan, sekaligus menyampaikan aspirasi kepada para pihak, khususnya pemerintah maupun para penguasa.
“Perayaan IWD pertama kali disahkan oleh PBB pada tanggal 8 Maret 1975. Saat itu perempuan dunia menyadari adanya ketimpangan gender dan telah terinternalisasi dalam pola, prilaku, serta sistem di masyarakat dan negara. Akibatnya, perempuan mendapatkan upah murah, rentan menjadi korban pelecehan seksual dan perkosaan, menanggung beban berlapis, serta melakukan pekerjaan pengasuhan tanpa upah,”ujar Tanty.
Kini, 48 tahun sudah, faktanya hari ini ketimpangan gender masih terjadi. World Economic Forum dalam laporannya tentang Global Gender Gap Index (2012) menunjukkan bahwa Indonesia berada di rangking 101, jauh di bawah Laos (36) dan Singapura (54) sebagai sesama negara di Asia Tenggara.
Di antara kriteria-kriteria yang disebutkan, perempuan Indonesia masih memiliki ketimpangan dalam angkatan kerja muda, di mana perempuan muda yang tidak bekerja atau bersekolah jauh lebih tinggi dari laki-laki.
“Sebaliknya angka perempuan yang bekerja untuk mengurus rumah tangga dan keluarga jauh lebih tinggi dari laki-laki.
Ketimpangan gender juga terlihat dalam keterwakilan perempuan di parlemen,” ujar Tanty.
Fakta, Komisi Pemilihan Umum (KPU), representasi perempuan pada lembaga legislatif mencatat 118 perempuan anggota DPR RI dari 575 kursi (20,52%) dan 42 perempuan anggota DPD RI dari 136 kursi (30,88%). Telah terjadi kemajuan keterwakilan perempuan yang sebelumnya tidak terjadi yaitu Ketua DPR RI dan Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024 adalah perempuan pertama di jajaran pimpinan legislatif.
“Sedangkan di tataran eksekutif, terjadi peningkatan jumlah menteri perempuan, terdapat 5 menteri perempuan yang menduduki pos-pos strategis yang sebelumnya didominasi laki-laki. Di pemerintahan daerah terdapat sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan, yakni 1 gubernur, 3 wakil gubernur, 14 bupati/walikota dan 17 wakil bupati/wakil walikota.
Sedangkan untuk proporsi perempuan pada jabatan eselon 1 hanya 17,83% & eselon 2, 20,44%,”ungkap Tanty.
Pada Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2023, Konsorsium PERMAMPU, jaringan LSM Perempuan Sesumatera dan Forum Belajar Capacity Bulding (FBCB) mengingatkan kembali pentingnya partisipasi, keterwakilan dan kepemimpin perempuan di lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga publik lainnya sebagai wujud demokrasi substantif.
“Konsorsium PERMAMPU dan Jaringan LSM Perempuan mengingatkan berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan Indonesia yang mengakibatkan ketertinggalan,” ujarnya.
Mengacu pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Skor IDI 73,66 yang dibangun oleh tiga aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan politik relatif menurun dari tahun 2019 yaitu 74,92. Pada indikator persentase perempuan pengurus partai politik 98,62% turun dari 99,07% di tahun 2019.
Namun, pada indikator persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD tingkat provinsi 59,31% naik dari 58,63% di tahun 2019.
“Pada Pemilu 2019 keterwakilan perempuan di DPRD di Provinsi Sumatera Barat turun dari pemilu tahun 2014 di mana hanya 4 orang perempuan yang bisa lolos pada pemilu 2019, yaitu Leili Arni dari PDIP daerah pemilihan Sumbar VI yaitu Sawahlunto, Padang Panjang, Sijunjung dan Dharmasraya. Kemudian Mesra dari Partai Gerindra dari pemilihan VI. Seterusnya Siti Izziati Aziz dari Partai Golkar dari daerah pemilihan Sumbar II Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Siti Izzati Azis mampu mempertahankan kursinya dengan mendapatkan 7.966 suara. Dari 65 kursi di DPRD provinsi hanya 4 kursi yang bisa diperoleh oleh perempuan;
Di sisi lain, peningkatan keterwakilan politik perempuan dapat dicapai jika pemilih memberikan suaranya untuk perempuan secara kritis. Perempuan merupakan pemilih potensial karena berjumlah lebih dari 50 persen dalam Data Pemilih Tetap (DPT).
Namun suara perempuan rentan menjadi target kecurangan, antara lain mendapatkan intimidasi jika tidak memilih calon tertentu, menjadi korban politik uang, maupun diminta memilih di beberapa TPS.
“Untuk itu pemberdayaan politik melalui pendidikan pemilih kritis menjadi penting untuk dilakukan di masa kampanye ini. Sebelum hari pemungutan suara, pemilih perempuan perlu mengenali calon-calon anggota legislatif: DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD yang berasal dari daerah pemilihannya, mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang tata cara memberikan suara di TPS, serta menjaga kemandiriannya dalam menentukan pilihan,”terang Tanty.
Selain itu perempuan penting mengawal suara calon-calon anggota legislatif perempuan, dimana perempuan akan mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara secara independen, khususnya untuk mengawal suara calon legislatif perempuan. Ini penting agar tidak terjadi kecurangan dan pencurian suara bagi caleg perempuan.
Konsorsium PERMAMPU, FBCB dan jaringan organisasi perempuan Sumatera Barat , telah turut aktif melakukan penguatan politik bagi perempuan, telah mendorong terciptanya kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan. Di akar rumput, perempuan-perempuan yang mendapatkan pendidikan tentang hak-hak politiknya, mengupayakan tercapainya kesetaraan gender di Indonesia.
Konsorsium PERMAMPU, FBCB dan Jaringan organisasi perempuan Sumatera Barat percaya, bahwa kesetaraan gender dapat dicapai dengan peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan.
“Oleh karenanya, dalam menyongsong Pemilu Serentak pada tahun 2024, perempuan perlu memastikan peran serta aktifnya untuk menolak menjadi pemain pinggiran ataupun penggembira untuk memenuhi kuota,” ujar Narahubung ini.
Konsorsium PERMAMPU, FBCB dan jaringan organisasi perempuan Sumatera Barat akan terus secara konsisten membangun dan menguatkan gerakan perempuan akar rumput dan membangun dukungan kepada perempuan yang potensial menjadi legislatif.
“Perempuan Bersatu, Penuhi Affirmative Action Perempuan di Legislatif,”ujarnya. (adr)
