Kantor Gojek Disegel Dishub, Cuitan Sindiran Netizen Bersijadi di Medsos

oleh -832 views
oleh
832 views
Gojek Padang didemo, Gojek dibela pengguna jasanya. (foto: google)
Gojek Padang didemo, Gojek dibela pengguna jasanya. (foto: google)

Padang,—Demonstrasi Angkutan Kota (Angkot) di Padang dengan memarkir kendaraan di halaman kantor Gubernur Sumber berbuah hasil, Dishub Kota Padang menutup kantor Gojek.

Ulah penyegelan kantor karena desakan demo, justru mengundang cuitan sindiran para netizen di media sosial seperti facebook dan ratusan whatshap group maupun instagram Gubernur Sumbar tak luput dihujani ciutan netizen.

Wajar netizen meradang dan menyindir, mulai menutup kantor tidakmenghentikan operasional angkutan online.

“Kantor Gojek disegel Dishub apa ngerti kalau jasa angkutan seperti itu berbasis aplikasi bukab kabtor seperti kantor operasional biasa,”ujar Eri netizen di whatshap group, Rabu 20/9 malam.

Lalu, ada puka sindiran kok ada demo baru disegel aneh Dishub nih, atau karena dekat Pilkada jadi otoritas Padang cepat ambil tindakan sesuai keinginan pendemo.

“Menutup operasional angkutan online, selamat walikota cukup satu periode sana,”ujar netizen lain di akun facebooknya.

Braditi Moulevey: menutup dan mencabut operasional Gojek bukti Pemko tak ramah kepada investor, Kamis 21/9.

Sedangkan mantan Ketua Umum HIPMI Padang Braditi Moulevey menyebut keputusan Pemko Padang menutup kantor atau mencabut izin usaha Gojek merupakan keputusan premateur dan sangat disesalkan itu terjadi.

“Karena cuman desakan demo Angkot, Gojek yang sudah mengurus izin operasional ke Pemko Padang dan diberikan, kok karena demo lalu izin dicabut kembali kemarin,”ujar Braditi.

Kata Braditi tindakan itu  preseden buruk terhadap iklim investasi di Kota Padang, bukti Pemko tak ramah kepada investor.

“Seperti yang pernah saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu mengenai investasi. Di saat pak walikota dengan janji kampanyenya menciptakan 100 ribu wirausahawan baru dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kota Padang, tapi kenapa realisasinya tidak sesuai dengan janji pada saat kampanye? Inilah yang saya maksud tidak adanya kepastian regulasi yang jelas dan terukur dari Pemko terhadap kami para pengusaha dan investor yang ingin melakukan investasi di Padang,”ujar Braditi yang kini mencoba bertarung usaha di Ibu Kota Negara Jakarta.

Jika memang Gojek ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota dan berdampak buruk bagi lingkungan, tidak masalah idak diberi izin.

“Tetapi ini sudah sempat izin diberikan dan telah beroperasional lalu karena didemo oleh angkot, izin dicabut dan dilarang untuk beroperasional. Apakah ini yang namanya kepastian regulasi yang jelas? Saya sangat menyesalkan hal ini bisa terjadi, di saat orang luar yang berminat untuk berinvestasi di Padang mulai berdatangan,”ujarnya.

Braditi mengatakan Pemko janganlah menunjukan kearogannya mengambil suatu keputusan yang tidak memikirkan dampak yang lebih luas dari keputusan tesebut.

Gojek ini adalah asli ciptaan dan kreatifitas usaha anak bangsa, bukan barang impor yang membajiri pasar-pasar diseluruh kota indonesia. Seharusnya Pemko memberikan support dan mendukung hasil kreatifitas usaha anak bangsa ini. Mereka telah berhasil membantu pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kemudahan serta alteratif moda angkutan umum di Padang. Saya harap Pemko Padang segera membenahi regulasi dan meninjau kembali keputusan mencabut izin operasional Gojek itu,”ujarnya.

Selain itu ada juga netizen mengatakan bahwa harus ada sinergi antara angkutan konvensional dengan angkutan berbasis teknologi.

“Keduanya sama bermanfaat jangan  saling bunuh, bikin aja aturan mainnya, jangan samakan Angkot dengan Gojek bedalah,”ujar Andi di laman facebooknya.(wandi)