KAPOLDA Mendadak Kunjungi Bawaslu Sumbar, Ada Apa?

oleh -524 views
oleh
524 views
Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto bersama jajaran kunjungan mendadak ke Bawaslu, bahas output indeks kerawanan Pilkada, Kamis 12/3 (foto: dok/ril)

Padang,—Orang nomor satu Polri di Sumbar, Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Toni Harmanto didampingi Dir Intelkam Kombes Pol Heri Prihanto, Wadir Reskrimum AKBP Mochtar Supandi
Siregar, mendadak Kamis 12/3 siang kunjungi Bawaslu Sumbar, ada apa?

Kunjungan mendadak Kapolda terasa, karena, Bawaslu tidak ada persiapan resmi, meski Kapolda disambut langsung Ketua Bawaslu Surya Efitrimen bersama anggotanya.

Teryata kunjungan mendadak Kapolda Sumbar terkait agenda nasional yakni Pilkada serentak dilaksanakan tahun ini.

“Kami ingin bersama-sama dalam melakukan kegiatan pelaksanaan Pilkada nanti di Sumbar, ini juga bagian antisiatif  bersam lembaga penyelenggara baik Bawaslu maupun KPU, di indeks keraaanan Sumbar termasuk,”ujar Irjen Pol Toni Harmanto kepada wartawan susai kunjungan di Bawaslu dan KPU di Sumbar itu.

Tidak itu saja, Toni Harmanto menjelaskan tujuan kunjungannya juga ingin menyamakan persepsi soal Indeks kerawanan Pilkada.

“Karena kami melihat versi Indeks kerawanan yang ada dari sisi yang berbeda dari kedua penyelenggara Pemilu ini,” lanjut Kapolda.

Kalau di Polri, kata Toni, soal potensi kerawanan dimasukkan kedalam Indeks potensi kerawanan (IPK), sedangkan bagi Bawaslu dikenal dengan sebutan Indeks kerawanan Pemilu (IKP).

“Dari dua perspektif yang berbeda ini, Bawaslu menempatkan Sumbar berada posisi 3 tingkat kerawanannya, sedangkan Polri menetapkan potensi kerawanan di Sumbar berada pada posisi lima,”ujar pria bintang dua ini.

Untuk itu kata Irjen Pol Toni guna mencari output yang baik dalam pencegahan potensi kerawanan itu maka kolaborasi Polri dengan Bawaslu sangat penting, terlebih dari sisi keamanannya.

Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen menyampaikan, Bawaslu menyusun Indeks kerawanan Pemilu itu berbasis dari 162 indikator kemudian 51 Sub dimensi.

“Dimana indikator yang kami pergunakan itu tentu berkaitan dengan kerawanan dari sisi pengumpulan data-data yang dilakukan Bawaslu termasuk ke daerah yang menjadi basis analisis IKP ini dikeluarkan,”ujar Surya Efitimen.

Surya mengakui munculnya data IKP Bawaslu itu berasal dari data yang juga dikumpulkan dari pihak kepolisian dan juga KPU dan Bawaslu di kabupaten kota di Sumbar dan juga rekan-rekan media.

“Nah, berdasarkan data-data dari elemen yang saya sebutkan diatas tadi, tim analisis Bawaslu RI menyusun IKP Pilkada serentak 2020 di Sumbar,” jelas Surya Efitrimen. (*rilis: bwslsb)