Kapolda Sumbar Berbaliho, Eee Politisi Senayan Anggap tak Netral, Apa Iya?

oleh -1,039 views
oleh
1,039 views
Disentil masive baliho ole Anggota DPR RI, Fakhrizal makin populer sebagai Kapolda Sumbar. (foto: desain ucapan Hari Pahlawan)

Jakarta,—Pemilhan Gubernur (Pilgub) Sumbar, jadwalnya 23 September 2020 mendatang. Tapi hawa panasnya sudah mulai terasa. Padahal sampai Selasa 12/11 ini, KPU Sumbar sendiri belum mendeklarasikan Pilkada Serentak 2020.

Mestinya deklarasi dianggap sangat menetukan dimulainya tahapan pilkada serentak 2020, di Sumbar akan berlangsung 14 pilkada (1 Pilgub, 13 Pilbup/ Pilwako).

Namun begitu baliho berbagai kalangan untuk maju sebagai calon kepala daerah telahlama bermunculan, malah Parpol di Sumbar telah membuka Pendaftaran Calon Kepala Daerah.

Tersebut Baliho Kapolda Sumbar Irjen Fakhrizal mulai menggelitik komentar oedas kalangan politisi dari Sumbar di DPR RI.

Padahal, Irjen Fakhrizal sendiri, hingga saat ini belum pernah menyatakan maju sebagai bakal calon gubernur Sumbar. Memang, masyarakat sudah santer membicarakan sosok jenderal bintang dua ini. Namun karena tahapan pilkada serentak Sumbar belum dimulai, maka kepastian Irjen Fakhrizal maju sebagai calon Gubernur Sumbar, juga belum jelas.

Ditambah lagi dengan beredarnya lagu Kapolda Ninik mamak yang sempat viral di media sosial serta bertebarannya spanduk layanan masyarakat yang dibuat masing polsek dan polres se-Sumbar, mungkin ini yang membuat politisi senayan ini “panas dingin”.

Padahal, spanduk itu hanya bertemakan himbauan soal Kamtibmas, Operasi Zebra atau pengunaan sabuk pengaman dan kelengkapkan surat-surat bagi pengendara, yang jelas-jelas merupakan tugas dan fungsi kepolisian.

“Baliho Kapolda Sumbar bertebaran di mana-mana, tapi tidak ada media yang mengkritisi. Sangat saya sayangkan,” jelas Andre Rosiade, Anggota Fraksi Gerindra DPR RI usai acara makan malam dengan sejumlah jurnalis Sumbar di sebuah restoran di Jakarta, Senin (4/11/2019) malam.

Selain itu, Andre juga mengkritisi baliho Irjen Fakhrizal dengan tema, Bersatu untuk Sumbar Maju, yang juga banyak bertebaran di sepanjang jalan di Sumbar.

Menurut Andre, jika Kapolda Sumbar tidak menyuruh orang atau timnya memasang spanduk tersebut, artinya Kapolda Irjen Fakhrizal telah menerima gratifikasi dari masyarakat.

“Saya bicara atas nama anggota DPR RI dari daerah Pemilihan Sumbar dan saya memiliki hak imunitas. Pak Kapolda itu pejabat negara, jika menerima bantuan orang meski dalam bentuk baliho, kapolda bisa diduga menerima gratifikasi,” tegas Andre yang sama-sama alumni SMA Negeri 2 Padang dengan Irjen. Pol. Fakhrizal.

Menurut Andre, dia menginginkan bagaimana Pilkada Sumbar 2020 bisa berlangsung demokratis. “Tidak ada yang boleh menggunakan cara-cara yang tidak sehat dalam demokras,” ujar anggota Komisi VI DPR RI ini, sembari menambahkan bahwa dalam waktu dekat akan ada laporan masyarakat ke Komisi III DPR RI terkait dengan dugaan curi start kampanye kapolda Sumbar tersebut.

Jauh sebelumnya, lewat akun twitternya, Andre juga mengkritisi dugaan kampanye terselubung kapolda ini. Bahkan dalam twitternya tersebut, Andre melapor ke Presiden dan Kapolri.

Nyaris senada dengan Andre, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, H. Mulyadi lewat cara lain juga terkesan “mencemaskan” makin populernya Kapolda Irjen Fakhrizal yang notabene adalah orang kampungnya sendiri yakni sama-sama rang Agam.

Menurut Mulyadi yang kini berada di Komisi III DPR RI, sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Irjen. Fakhrizal harus bersikap netral dan tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Mulyadi mengutip UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.

“Silahkan lihat pasal 28 UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. DI situ jelas jelas dinyatakan, anggota Polri dilarang berpolitik praktis,” jelas Mulyadi, kepada wartawan di sebuah cafe di Plaza Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019) malam.

Pada kesempatan itu, anggota DPR RI peraih suara terbanyak di Sumbar pada Pemilu 2019 lalu mengakui dan menegaskan bahwa dirinya akan tampil sebagai calon gubernur Sumbar tahun 2020 mendatang.

Bahkan Mulyadi menegaskan, dia tak mau tahu dengan adanya keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa wakil rakyat (Anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD, red) tidak harus mundur bila ingin maju sebagai calon kepala daerah.
“Saya tegaskan, cuti atau tidak cuti atau harus mundur sebagai anggota DPR RI, saya sudah berketetapan hati untuk mau sebagai calon gubernur Sumbar. Bahkan saya sudah ngomong dengan Ketua Umum saya, Pak SBY,” ungkap Mulyadi.

Menyikapi sentilan anggota DPR RI itu Koordinator Garda F Sumbar, Ade Suharmansyah, dia hanya senyum-senyum saja menanggapinya.

Bagi Ade, selaku pendukung Irjen Fakhrizal, dia justru merasa bangga karena sosok yang diidolakannya dibicarakan banyak orang, termasuk kalangan politisi senayan yang jelas-jelas telah berskala nasional.

“Saya menangkap, kecemasan bakal calon lain pada sosok Pak Fakhrizal, menandakan popularitas Pak Fakhrizal semakin tinggi di mata masyarakat. Karena, sebagai balon gubernur tentulah mereka punya tim di lapangan dan bahkan mungkin juga sudah melakukan surver. Mungkin saja hasil survei internal mereka, popularitas Pak Fakhrizal jauh di atas mereka, karena itu diupayakan menjegalnya agar tidak bisa bisa maju sebagai calon gubernur,” jelas Ade.

Namun di sisi lain, Ade juga heran. Kenapa hanya hanya baliho kapolda Sumbar saja yang dipermasalah. Ada nama-nama lain yang juga disebut-sebut akan tampil sebagai balon gubernur, banyak juga memasang baliho. Bahkan baliho itu dipasang di luar wilayah kekuasaannya.

Ade mencontohkan baliho Walikota Padang yang dipasang di Solok, Sijunjung dan beberapa daerah lainnya. Begitu juga dengan Walikota Payakumbuh, Riza Falepi yang balihonya juga bertebaran di Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Kabupaten Solok dan lainnya.

“Kok yang ini tidak disebut-sebut sebagai curi start kampanye. Termasuk Wagub Sumbar Nasrul Abit yang balihonya bertebaran dan baliho itu juga bertema yang tak ada hubungannya dengan kedinasannya sebagai wakil gubernur. Kan Aneh. Artinya, Pak Fakhrizal memang sosok yang ditakuti bila maju sebagai calon gubernur Sumbar,” papar Ade.

Ade mengakui, sebagai pendukung Irjen Fakhrizal, dia memang menginginkan Kapolda Sumbar ini tampil sebagai calon gubernur Sumbar. Namun sejauh ini, dia belum pernah mendengar soal kepastian kapolda Sumbar itu akan ikut bertarung di pilkada Sumbar mendatang.

“Saya belum pernah dengar dari mulut beliau, apakah akan maju atau tidak sebagai calon gubernur. Sebagai pendukung, saya memang menginginkan beliau tampil. Namun, untuk maju sebagai calon, tentu banyak syarat dan ada tahapan yang dilalui. Sudah mendaftar sebagai bakal calon gubernur saja, belum tentu ditetapkan sebagai calon. Apalagi sekarang, belum masuk tahapannya. Tapi jujur, saya bangga pada Pak Fakhrizal, jika ditakuti oleh anggota DPR RI, sudah bisa dipastikan, beliau calon gubernur yang terkuat untuk saat ini,” ungkap Ade. (dikutip dari mimbarsumbar.id)