Dharmasraya, — Antrian panjang terjadi di hampir semua SPBU di wilayah Sumatera Barat, kondisi itu juga mewarnai SPBU di wilayah Dharmasraya.
Untuk mengantisipasi dan guna menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan melancarkan lalu lintas, pada hari Rabu 30/3-2022 kemaren bertempat di Aula pertemuan Kolam Pancing Polres Dharmasraya, digelar Rapat Kordinasi (Rakor) Antisipasi Antrian BBM di SPBU wilayah Polres Dharmasraya.
Rakor dipimpin langsung Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah. dan beberapa stakeholder terkait, antara lain Bagian Perekonomian dan SDA Pemerintah Kabupaten dharmasraya termasuk para pemilik atau pengurus SPBU di Dharmasraya termasuk beberapa wali nagari yang di nagarinya terdapat SPBU.
Tujuan Rakor selain mengantisipasi gangguan Kamseltibcar Lantas yang muncul, juga mencegah terjadinya konflik antar sesama pembeli BBM jenis solar
Terungkal pemicu antrian panjang disebabkan karena terbatasnya stok BBM di SPBU.
Hal ini dampak dari adanya penurunan kuota distribusi BBM jenis solar bersubsidi. Kondisi saat ini, rata-rata SPBU di Dharmasraya mendapatkan supply lebih sedikit dari kuota yang biasanya mereka terima.
Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab Dharmasrya Supratman, M. Si terkait SE Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/48/PEREK-KE/2022 tanggal 20 Januari 2022 mengenai pengendalian pendistribusian jenis bahan bakar tertentu (JBT) jenis minyak solar bersubsidi di Sumatera Barat.
Adapun beberapa ketentuan yg diatur adalah:
1. Kendaraan pribadi roda 4 (empat) pembelian maksimal 40 (empat puluh) liter perhari.
2. Angkutan umum orang/barang roda 4 (empat) pembelian maksimal 60 (enam puluh) liter perhari.
3. Angkutan umum orang/barang roda 6 (enam) atau lebih 125 (seratus dua puluh lima) liter perhari.
Kemudian dalam pelaksanaan pengisian BBM, petugas SPBU akan mengambil data:
1. Nomor polisi kendaraan
2. Data diri pelanggan
3. Volume pengisian BBM
Sebelum rakor disenggarakan, diketahui Polres Dharmasraya sdh melakukan kegiatan kepolisian, antara lain:
1. Melakukan pengamanan pada SPBU guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas.
2. Memberikan himbauan kepada pembeli BBM jenis solar bersubsidi agar mematuhi antrian dan tidak melakukan penyerobotan antrian sehingga tdk menimbulkan konflik antar pembeli.
3. Melakukan penyelidikan terkait adsnya penyalahgunaan/penimbunan BBM jenis solar bersubsidi di wilayah dharmasraya.
Hasil Rapat Kordinasi Antisipasi Antrian BBM di SPBU wilayah hukum Polres Dharmasraya disampaikan AKBP Nurhadiansyah ada 8 poin kesepakatan di antaranya.
1. Pembatasan jumlah pembelian bbm bersubsidi sesuai dengan Peraturan Presiden dan Edaran Gubernur Sumbar terkait pembatasan pengisian BBM bersubsidi.
2. Pihak Kepolisian akan terus mengawasi, untuk mencegah pelaku-pelaku yang memanfaatkan situasi saat ini (melakukan pengisian Bio Solar dengan tanki modifikasi untuk dilansir).
3. Walinagari dan Pihak SPBU lebih selektif dan bijak terhadap masyarakat yang melakukan pengisian premium dan pertalite.
4. Pengisian Bio Solar untuk Alat Berat tidak dibenarkan karena tidak termasuk usaha kecil.
5. Pihak Kepolisian siap menindak tegas pelaku yang melakukan Intimidasi terhadap pihak SPBU dan pengantri BBM yang lain.
6. Berkomitmen bersama-sama untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan antrian BBM.
7. Pihak SPBU akan membantu pengisian BBM yang bersifat Urgent.
“Ke delapan sesuai degan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lihat di paparan nara sumber) maka akan mendorong SKPD terkait utk mengeluarkan Surat Rekomendasi guna pengisian BBM yang dipergunakan utk Usaha Mikro, Perikanan dan Pertanian,”ujar Kapolres Dharmasraya.
Kapolres AKBP Nurhadiansyah mengharapkan dengan terselenggarakannya Rakor mencaoai kesamaan persepsi antar pihak terkait.
“Adanya pemahaman yang sama tentu dapat meningkatkan pelayanan kepada masyrakat khususnya dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar AKBP Nurhadiansyah. (eek)
