Kata Pak Jokowi, Daerah Jangan Persulit Izin Usaha dan Menghambat Ekspor

oleh -90 views

Catatan : Budi Waluyo dari Ajang Apkasi Otonomi Expo

Sebagai Kabag Organisai saya malah tertarik untuk mencermati pesan presiden Jokowi saat membuka Apkasi Otonomi Expo di Istana Bogor Rabu siang. Dihadapan sejumlah perwakilan para bupati dan sebagian Kabinet Indonesia Maju, mantan gubernur DKI Jakarta itu berpesan agar daerah jangan malah membuat ribet perizinan, terutama yang menyangkut dengan investasi dan ekspor.

Pak Jokowi juga minta agar semua bupati jangan sampai ada yang tidak mendorong ekspor komoditi asal daerahnya. “Semua negara membutuhkan komoditas kita. Karena itu jangan sampai ada daerah yang tidak mendorong ekspor komoditi unggulan di daerahnya,” kata presiden.

Bagi saya, pesan pak Jokowi itu terkait erat dengan tugas saya sehari hari sebagai Kabag Organisasi, Setda. Sebab, apa yang dipesankan orang nomor satu di republik tercinta itu jawabannya hanya satu, yaitu penyelengggaraan pemerintahan yang kapabel, akuntabel dan pelayanan prima.

Untuk mewujudkan pelayanan prima itu, jalan yang tidak bisa dihindari adalah melaksanakan reformasi birokrasi dengan selurus lurusnya. Artinya, segenap komponen pemerintahan harus mampu menyusun prioritas kerja secara terukur, empirik dan bisa dicapai.

Daerah yang baik, hanya akan membiayai prioritas pembangunan sesuai dengan target kinerja yang terukur dan bisa dicapai. Dengan begitu efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran bisa diwujudkan. Inilah yang disebut pemerintahan yang kapabel dan akuntabel.

Dengan pemerintahan yang kapabel dan akuntabel, maka pelayanan prima akan bisa dicapai, sebab pemerintahan jika sudah berorientasi pada skala prioritas, maka akan berorientasi pula pada pelayanan masyarakat.

Ciri ciri pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan prima, tentu saja memanjakan warganya dengan memberikan layanan dengan efektif, efisien dan akuntabel. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pak Presiden Jokowi, tentulah berada dalam koridor pelayanan prima ini.

Itulah sebabnya, pak Bupati Sutan Riska minta agar jajarannya merapatkan barisan. Barisan yang rapat seperti apa yang diminta Ketum Apkasi? Tentu barisan pemerintahan yang kapabel, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan.

Bagaimana bisa menangguk dana pusat, jika daerah belum kapabel dan belum akuntabel. Pak Sutan Riska sadar betul dengan hal ini. Dan itulah yang kini tengah dimintakan komitmen kita bersama untuk tidak berhenti melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.

Dan saya sebagai tangan kanan pak Sekda dalam memaduserasikan nyanyian reformasi birokrasi, akan tetap berkomitmen mewujudkan impian pak Sutan Riska yang merupakan pemegang amanat Rakyat Dharmasraya dalam mewujudkan mimpi dan cita citanya.(**)