Jakarta, — Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkemah di titik nol lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim), 13 -15 Maret 2022.
Presiden kemah bersama sejumlah menteri serta kepala dan wakil kepala Otorita IKN. Dikabarkan hanya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, yang ikut berkemah dengan Jokowi. Sebelumnya ada puluhan gubernur yang mengikuti acara penyatuan tanah dan air di titik nol kilometer IKN pada tanggal 14 Maret 2022
Menyikapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mendorong agar Pemerintah menjelaskan substansi dari kegiatan perkemahan ini secara terbuka kepada publik. Jangan sampai timbul kesan di masyarakat hanya sekedar acara seremonial belaka.
Masyarakat masih minim informasi tentang perkemahan ini sehingga Pemerintah perlu memberikan penjelasan agar publik bisa memahami dengan baik substansinya.
“Kita mendorong agar proses pelaksanaan pembangunan di IKN dilaksanakan secara terbuka alias transparan. “IKN ini kan menjadi pusat perhatian oleh seluruh rakyat. Wajar jika publik mempertanyakan,” ujar Guspardi Gaus, Rabu 16/3-2022 di Jakarta.
Menurutnya, transparansi atau keterbukaan mempunyai arti sangat penting untuk mendapatkan legitimasi yang kuat dari publik.
Sekaligus memberikan pesan bahwa IKN adalah agenda besar bersama seluruh elemen bangsa, bukan mengesankan hanya kepentingan elite semata.
“Agar pemerintah tidak disudutkan terus, terutama oleh pihak-pihak yang kurang setuju dengan IKN,” tegas penerima Tokoh Keterbukaan Informasi Publik 2021dari Komisi Informasi Sumbar .
Saat membahas RUU IKN, kata Guspardi anggota Pantia Khusus (Pansus) pernah melakukan kunjungan kesana.
“Ketika itu hanya bisa melihat dari udara dengan menaiki helikopter, karena akses sangat sulit dan tidak bisa masuk ke titik nol,” jelas mantan anggota Pansus IKN ini.
Legislator asal Sumatera Barat itu juga mengemukakan, proyek pembangunan ibu kota negara tersebut menjadi pekerjaan tidak mudah, sehingga perlu dukungan banyak pihak dan kolaborasi dengan berbagai lintas sektor.
Oleh karena itu Guspardi berharap Presiden Jokowi dapat mengisi nilai-nilai dan manfaat agenda perkemahan tersebut dengan memperhatikan kondisi riil dengan seksama.
“Sehingga masyarakat dapat mengetahui kebijakan yang akan diambil Pemerintah dapat mencerminkan realitas kebutuhan dan tantangan di IKN dan kebijakan itu berpihak pada masyarakat,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.(faj)
