Kemenpan RB Nilai DPMPTP Padang Pariaman

oleh
DPMPTP Padang Pariaman kembali menjadi sasaran penilaian Kementerian PANRB. Kadis PMPTP Hendra Aswara tengah susun strategi hadapi penilaian, Rabu 8/8 (foto: dpmptp)

Padang Pariaman,—Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman kembali bersiap, karena Agustus ini akan dinilai oleh Kementerian PAN-RB.

“Kami tengah bersiap diri menghadapi penilaian oleh Kementerian PANRB RI, dan ini merupakan penilaian ke empat kali sejak Januari oleh berbagai lembaga,”ujar Kadis DPMPTP Padang Pariaman, yang terkenal sebagai Kadis kaya inovasi dan sarat improvisasi kinerja, Hendra Aswara, Rabu 8/8 di ruang kerjanya.

Menurutnya DPMPTP juga telah ikuti lomba penilaian Pelayanan Publik dari Ombudsman Provinsi Sumatera Barat, BKPM RI dan Pemprov Sumbar.

“Ini penilaian pelayanan publik yang keempat sejak bulan januari awal tahun ini. Insya Allah kita sudah lakukan perisiapan yang difasilitasi Bapak Sekda melalui Bagian Organisasi,”ujar Hendra Aswara.

Jadwal penilaian dilaksanakan dari tanggal 13 s/d 16 Agustus 2018. Ada tiga OPD yang menjadi objek penilaian oleh Kemenpan dan RB yaitu DPMPTP, Disdukcapil dan RSUD Parit Malintang.

Ada enam aspek penilaian dan bobot nilainya yaitu Kebijakan pelayanan 30%, Profesionalisme SDM 18%, Sarana Prasarana 15%, Sistim Informasi 15%, Komsultasi dan pengaduan 15% dan Inovasi 7 %.

Saat ini, kata Hendra, ketiga OPD tersebut kompak saling berbagi informasi dan saling memberi masukan. Tujuannya agar mendapat nilai tertinggi sehingga meraih prestasi yang membanggakan nama Kabupaten Padang Pariaman.

Terpisah, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menargetkan OPD yang mengikuti lomba raih nilai tetinggi atau nilai A dari Kemenpan.

“Kita optimis karena ketiganya ini adalah OPD yang terbaik. Sudah banyak lakukan inovasi untuk memudahkan dan medekatkan pelayanan berbasis Teknologi informasi. Apalagi pada Disdukcapil yang setiap tahun raih penghargaan tingkat propinsi,”ujar Ali Mukhni.

Dikatakannya bahwa paradigma pelayanan sudah berubah. Tidak ada lagi istilah jika bisa diperlambat untuk apa dipercepat. Artinya, mindset pelayanan harus berubah juga, aparatur melayani masyarakat sepenuh hati tanpa imbalan apapun.

“Di Padang Pariaman, kita telah sepakat, tidak ada istilah pejabat, yang ada pelayan masyarakat” kata Alumnus Harvard Kennedy School di Amerika Serikat itu.

Dan bagi OPD yang berprestasi, kata Ali Mukhni, diberikan reward seperti Sertifikat penghargaan yang, diserahkan setiap tanggal 17 agustus dan diprioritaskan dalam penganggarannya. (rilis: dpmptp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *