Dharmasraya,-–Muda, santun dan fokus berkinerja, hari ini terbukti Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan mampu mengurangi drastis nagari tertinggal di Dharmasraya.
Buktinya, persentase nagari atau desa adat tertinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, yang pada tahun 2016 berada pada kisaran 40,38 persen, kini sudah berhasil ditekan hingga besaran 7,69 persen pada 2020.
“Dengan pencapaian tersebut, target realisasi pengentasan desa atau nagari tertinggal sebagaimana yang sudah ditargetkan pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat setempat, Hastho Kuncoro, Selasa 15/9.
Hastho menjelaskan, sesuai hasil Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM), pada 2016 dari keseluruhan nagari yang ada yakni sebanyak 52 nagari, jumlah total daerah tertinggal sebanyak 21 nagari, dalam kurun waktu empat tahun hanya tersisa sebanyak empat nagari saja.
Sementara untuk peningkatan status nagari berkembang, lanjutnya, pada periode 2016 hingga 2020 dari besaran awal sebesar 34,62 persen, saat ini sudah berada pada posisi 53,84 persen atau naik dari 18 nagari menjadi 28 nagari.
Kemudian, jelasnya, untuk kategori nagari maju yang semula hanya berjumlah sebanyak lima nagari, saat ini mampu tumbuh hingga 16 nagari dengan indeks kenaikan sebesar 21,14 persen dari 9,62 persen menjadi sebesar 30,76 persen.
“Khusus untuk status nagari mandiri pada indeks tersebut, semula berada pada tataran nol persen maka hingga 2020 sudah tumbuh menjadi 7,71 persen dengan sebaran titik pertumbuhan berada di Nagari Empat Koto Pulau Punjung, Nagari Koto Baru, Nagari Koto Ranah dan Nagari Sungai Rumbai,” ulasnya.
Terkait upaya peningkatan sektor riil melalui pelaku UMKM di daerah itu, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Dharmasrya, Zubrizal didampingi Kabid Perdagangan, Amran Amir mengatakan, sejak tahun 2016 lalu hingga 2020 ini Dharmasraya sudah melakukan revitalisasi terhadap 19 pasar rakyat yang bertujuan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat menjadi lebih baik lagi.
“Revitalisasi telah lakukan untuk 19 pasar rakyat, dari 37 pasar yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Dharmasraya,” terangnya.
Katanya, anggaran revitalisasi pasar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan tugas pembantuan Kementerian Perdagangan sebesar Rp. 17,5 miliar dan APBD Dharmasraya sebesar Rp. 21 milyar. Untuk pembangunan 20 kios di Pasar Koto Agung menelan anggaran Rp. 1,2 miliar yang bersumber dari DAK.
“Dari kegiatan tersebut, diperkirakan populasi pedagang pasar tradisional sebanyak 1.300 orang lebih sudah mampu ditingkatkan kios dan lapaknya sehingga dapat memancing minat masyarakat untuk berbelanja di pasar-pasar tersebut,” tutupnya. (rilis: hms-dms)
