Ketua DPC Hanura Pessel Dipecat, Tahunya Lewat Facebook

oleh -970 views

Pesisir Selatan,—Editiawarman, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Sumatera Barat, dipecat tapi dia heran dan geleng-geleng kepala karena surat pekecatannya beresar di media sosial facebook.

Editiawarman mengaku sampai Sabtu 31/3 dia tidak mendapatkan surat resmi dari pihak berkompeten, dirinya  justru mendapat kabar tadi dari para kader di lapangan.

“Surat resmi tidak ada saya terima, tadi para kader memberitahu ke saya, kalau ada keluar surat pemecatan saya. Dan saat saya tanya tahu dari mana, si kader justru menjawabnya dari facebook,”ujar  Editiawarman pada jumpa pers di Kantor DPC Hanura Pessel, Sabtu 31/3.

Dia menerangkan, pada Rabu 28 Maret 2018 sore, salah seorang kader Hanura setempat melaporkan telah membaca sebuah status di laman media sosial facebook.

Status tersebut memuat sebuah foto Surat Pernyataan berkop Surat DPD Partai Hanura Sumbar dengan nomor 022/H-SB/III /2018.

Surat Pernyataan tersebut, dibuat dan ditandatangani oleh Hendra Yanni Anwar selaku Wakil Ketua DPD Partai Hanura Sumbar (tertanggal 27 Maret 2018).

Surat itu berbunyi, kalau Hendra Yanni Anwar menyatakan mencabut SK Kepengurusan DPC Partai Hanura Pessel dengan Ketua DPC atas nama Drs H Editiawarman MSi dan tidak berlaku lagi. Dan, mengganti dengan SK No:Skep/333/DPP – Hanura/I/2018 tentang Kepengurusan DPC Partai Hanura Pessel Masa Bakti 2016-2021.

“Atas kejadian ini, saya merasa ada yang ganjil,”ujar Editiawarman heran sambil geleng-geleng kepala.

Kalau pun itu benar, kata Editiawarman, tentunya harus melalui mekanisme dan aturan Anggaran Dasar (AD)  Partai Hanura. Sebab, didalam AD Partai Hanura, pasal 34 huruf K, jelas tertulis kalau kewenangan penetapan (pengangkatan/pemberhentian) DPD dan DPC adalah pihak DPP.

“Nah, sekarang justru ada surat pemecatan terhadap diri saya justru dari pihak DPD. Anehnya, justru berbunyi Surat Pernyataan, ditandatangani Wakil Ketua DPD lagi. Aneh kan?”ujar Editiawarman.

Untuk menyikapi itu tambah dia, berdasarkan hasil rapat bersama pengurus dan para PAC di Pessel, pihak DPC akan mempertanyakan hal ini ke pihak DPP (melalui surat resmi).

“Sebab, keluarnya surat pernyataan dari Wakil Ketua DPD Hanura Sumbar ini, jelas sudah menimbulkan keresahan para kader di lapangan. Termasuk para Bacaleg,”ujar Editiawarman.

Selain itu,  pihak penyelenggara Pileg di Pessel (KPU & Panwaslu), dalam Minggu depan akan didatangi. Termasuk pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pemkab, Kesbangpol dan lainnya.

“Langkah ini, upaya memberikan pemberitahuan/kejelasan terkait keabsahan status kepengurusan yang masih berlaku. Ditandatangani Ketum dan Sekjen DPP Partai Hanura. Jadi, kalau pun ada SK lain muncul, layak juga untuk dipelototi keabsahan surat baru tersebut,”ujarnya.

Kesimpulannya kata Editiawarman, sepanjang masih memegang SK ditandatangani Ketum dan Sekjen DPP, SK kepengurusan lama masih dinyatakan sah.

“Apalagi, hingga saat ini, belum ada surat masuk (SK) secara resmi dari DPP, terkait seperti yang ada di facebook itu,”ujarnya didampingi papar Sekretaris DPC Hanura Pessel Dona Syahputra, dan Ketua Dewan Penasehat Sabarudin. (tsp)