Surabaya,—Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak kalangan pelaku industri perbankan di Jawa Timur untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah.
“Sinergi dibutuhkan untuk survivenya perekonomoan di tengah tren perlambatan ekonomi global. Jadikan tantangan menjadi kekuatan,”ujar Ketua DPD RI LaNyalla, Seplpasa 17/12.
”Meskipun kita tetap optimistis dengan masa depan ekonomi, namun sebenarnya kita juga menghadapi masalah-masalah mendasar dalam bidang ekonomi. Terutama fenomena saat ini, yaitu pelambatan ekonomi global. Maka kuncinya kita semua harus saling bersinergi dan berinovasi,” ujar LaNyalla pada sambutan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) yang dihadiri bankir, pelaku usaha, dan pemda se-Jatim di Surabaya itu.
Pertemuan Tahunan otoritas moneter itu bertema ”Sinergi dan Inovasi Mendukung Akselerasi Perekonomian Jawa Timur”.
”Tema sinergi dan inovasi ini sangat tepat, dan harus benar-benar kita jalankan. Karena hanya dengan sinergi antar semua stakeholder, kita bisa lebih kuat. Dan hanya dengan inovasi kita akan mampu menghadapi tantangan apapun. Termasuk tantangan era disrupsi teknologi informasi saat ini,” papar senator asal Jawa Timur tersebut.
LaNyalla berharap, Pemprov Jatim dan BI sebagai garda depan penjaga stabilitas moneter dapat membangun sinergi yang kuat. Sehingga saling mengisi dalam menjaga stabilitas moneter di tingkat lokal di tengah ancaman pelambatan ekonomi global.
DPD, sambung LaNyalla, memiliki tekad dan kepentingan untuk memajukan seluruh daerah di Indonesia. Hal ini dilandasi filosofi dasar DPD, bahwa kemajuan Indonesia adalah cerminan wajah dari seluruh daerah di Tanah Air.
”Demi visi dan misi itu, DPD RI terus mengembangkan kerja yang kreatif. Baik dalam kinerja legislasi, mediasi, maupun advokasi. Kerja kreatif itu kami wujudkan dalam berbagai cara, termasuk memperkuat kerjasama strategis dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Sehingga makin memperkuat artikulasi kepentingan daerah,” papar senator yang meraup lebih dari 2,2 juta suara warga Jatim pada Pemilu 2019 lalu tersebut.
”Kami yakin, bahwa daerah adalah pelaku langsung dan utama dalam pembangunan. Sehingga masukan dari daerah seharusnya menjadi pertimbangan utama oleh pemerintah pusat dalam menyusun berbagai kebijakan,” sambung LaNyalla.(rilis: setjen/dpdri)
