Ketua LKAAM Sumbar Bantah Masyarakat Minangkabau Menolak Pemindahan IKN

oleh -387 views
oleh
387 views

PADANG— Adanya isu mengatakan kalau orang Minangkabau, atau masyarakat Sumatera Barat menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), dibantah ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAM), DR. Fauzi Bahar Datuak Nan Sati.

Ketika dihubungi melalui telefon selularnya, Kamis (17/2/2022), mantan Walikota Padang 2 periode ini dengan tegas mengatakan, jika ada yang mengatas-namakan masyarakat Sumatera Barat atau orang Minangkabau, itu pembohongan publik, dan itu hanya kelompok tertentu, bukan kelompok atau organisasi resmi, yang hanya mencari keuntungan politis, dan menangguk di air keruh.

“Kita masyarakat Sumatera Barat, Ranah Minang, tidak pernah menolak pemindahan ibu kota negara, karena kita tahu pemerintah pusat pasti sudah menghitung semuanya, sehingga tidak akan ada warga negara yang dirugikan, bahkan akan ada daerah yang selama ini tertinggalkan menjadi terangkul dan maju dengan pemindahan IKN ini, apa lagi pusat perekonomian tetap di Jakarta, sama hal nya ketika saya memindahkan pusat pemerintahan kota Padang ke Air Pacah, daerah tersebut tambah maju, dan tempat kantor lama juga tidak sepi, karena perekonomian masih tetap disitu,” jelas Fauzi Bahar Dt. Nan Sati.

Fauzi juga menegaskan, jangan ada lagi yang mengatasnamakan orang Minangkabau, karena akan mengakibatkan banyaknya isu tidak baik terhadap daerah ini, karena orang Minangkabau selalu berfikir untuk orang banyak, dan pemindahan ibu kota negara bermanfaat bagi orang banyak, jadi tidak mungkin masyarakat Sumbar menolak.

“Jangan manfaatkan nama ranah Minang untuk sebuah kepentingan politik murahan, karena orang Minangkabau selalu berfikir untuk orang banyak, pemindahan ibu kota negara untuk orang banyak, jadi gak mungkin masyarakat Sumbar menolak itu,” tegas Fauzi lagi.

Masih menurut Fauzi Bahar, yang merupakan gubernur Adat Alam Sumbar (ketua LKAM), ia sudah merasakan betapa padatnya kota Jakarta, maka wajar kalau IKN dipindahkan, namun pusat perekonomian tetap ada di Jakarta, jadi tidak ada yang dirugikan, bahkan ada masyarakat akan untung.

“Saya sudah 15 tahun hidup di Jakarta ini, jadi merasakan sumpeknya daerah ini, sehingga wajar adanya pemindahan ibu kota negara, tapi tidak memindahkan pusat perekonomiannya, tentunya Presiden dan para menteri serta anggota DPR-RI sudah melakukan kajian, jadi jangan perkeruh suasana,” tambah Fauzi.(Cok)