Jakarta,—Masih belum ada titik terang penyelesaian krumuk-tumuk PT Jiwasraya, saat pembahasan di Komisi VI DPR RI mengkerucut tanggungjawab pemerintah mencarikan solusinya.
Komisi VI DPR RI, Rabu kemarin gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perusahaan asuransi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Rapat ditujukan untuk mendengarkan isu terkini dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan asuransi ini. Pada RDP hadir para Dirut seperti PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, PT Taspen, PT Asabri, PT Pengembangan Armada Niaga Nasional, dan PT Asuransi Jiwasraya.
Anggota DPR RI dari Sumbar Nevi Zuairina menyentil soal penyelamatan dana nasabah di PT Asuransi Jiwasraya.
“Apa dan bagaimana pun caranya, nasabah Jiwasraya tidak boleh menangis karena ulah pengelolaan BUMN Jiwasraya salah,”ujar Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nevi Zuarina 19/2 di Jakarta.
Nevi Zuairina, wakil rakyat terpilih dari Dapil Sumbar 2 ini juga mempertanyakan cara penyelesaian dana nasabah Jiwasraya.
“Bagaimana Jiwasraya selesaikan klaim nasabah? Kita tahu dengan adanya manipulasi sistemik kan pemerintah sudah ambil dividen pajak dan bayar tantiem, bagaimana bayarnya? jangan nasabah dirugikan,”ujar Nevi.
Rapat menjadi hujan kritik itu tidak terelakan, Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, yang mempertanyakan rencana pembentukan Lembaga Penjamin Polis dan mengkritik cara berinvestasi BUMN Asuransi.
“Harus hati-hati investasi, kita tahu apa yang terjadi itu kegagalan investasi, tempatkan di perusahaan salah dan bermasalah. Jangan sampai kalau untung kan bapak yang alami tapi kalau rugi itu nasabah dan pemerintah yang menanggung,”ujar Evita.
Anggota Komisi VI DPR dari Partai Nasional Demokrat, Subardi, meminta agar perusahaan asuransi BUMN bermanfaat untuk masyarakat.
“Seluruh lapisan masyarakat kalau bisa ada pemanfaatan asuransi, begitu filosofinya,”ujar Subardi.(rls/iko)
