Padang,—Konflik lahan di Kinali Pasaman Barat, antara masyarakat dengan perusahaan sawit, akhirnya membuat Komisi I DPRD Sumbar turun tangan.
Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri mengatakan Komisi I segera mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) untuk menyelesaikan permasalahan konflik lahan di Kinali itu.
Syamsul Bahri merencanakan itu setelah menerima masyarakat dari Kinali, Pasaman Barat bersama kuasa hukumnya. Pada 29/3-2021 di ruang kerjanya di Padang.
Syamsul Bahri mengatakan, Bahwa kedatangan masyarakat bertujuan untuk meminta bantuan penyelesaian konflik lahan dengan perusahaan sawit di daerah itu.
“Menurut masyarakat, perusahaan tersebut telah menggarap lahan menjadi perkebunan sawit di luar wilayah yang ditetapkan dalam HGU. Lebih lanjut ia mengatakan Di Sumbar ini sangat banyak permasalahan tanah antara masyarakat dengan investor atau perusahaan,” ujarnya Syamsul.
Syamsul Bahri mengatakan permasalahan pertanahan memang merupakan salah satu sektor yang menjadi tanggung jawab komisi I.
Permasalahan tanah di Kinali, Pasaman Barat, menurut dia merupakan salah satu pekerjaan yang tertunggak atau tertunda penyelesaiannya oleh Komisi I.
“Ya Komisi I segera jadwalkan pertemuan dengan pihak-pihak terkait secepatnya, untuk mencarikan solusi untuk permasalahan ini,” ujarnya.
Kuasa hukum masyarakat Kinali, Sugono mengatakan perusahaan sawit, telah menggarap tanah IV Koto dan menjadikannya perkebunan sawit. Padahal, menurut dia, tanah tersebut milik kaum tersebut tidak termasuk dalam hak guna usaha (HGU) yang diperbolehkan untuk dikerjakan oleh perusahaan tersebut. Waktu itu Ninik mamak Kinali dulu menyerahkan daerah Langgam, Katiagan, Mandiangin, dan IV koto.
“Permasalahan tersebut telah lama terjadi. Bahkan sudah puluhan tahun lamanya. Namun hingga saat ini solusi dan penyelesaian belum juga ada.” ujarnya.
Semoga dibantu Ketua Komisi I dan jajaran Komisi I DPRD Sumbar nantinya bisa ada solusi,” ujarnya sambil Mereka memberikan data-data sebagai bahan untuk ditindaklanjuti Komisi I DPRD Sumbar. (nov)
