Komite II DPD RI Bahas Masalah Serius Transportasi di Daerah

oleh -1,124 views
oleh
1,124 views
Wakil Ketua DPD RI Hasan rapat dengar Pendapat secara virtual dengan Kemenhub RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (2/2). (doc/setjen)

JAKARTA- Berbagai permasalahan serius moda transportasi udara, laut, darat, dan kereta api di daerah perlu menjadi catatan penting Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) agar sarana dan prasarana transportasi memberikan dampak positif bagi perekonomian di daerah.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mengidentifikasi permasalahan yang telah dihimpun terkait kondisi perhubungan di Indonesia. Menurutnya berdasarkan data World Economic Forum (WEF), Global Competitiveness Index pada 2019, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 72, turun satu peringkat dari tahun sebelumnya. “Penurunan tersebut berada pada komponen efficiency of train services atau efisiensi layanan kereta api, dan efficiency of air transport services atau efisiensi pelayanan transportasi udara,” ucapnya saat Rapat Dengar Pendapat secara virtual dengan Kemenhub RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (2/2).

Murahnya tarif maskapai saat ini, mengakibatkan lemahnya keselamatan penumpang. “Munculnya low cost maskapai penerbangan ini, apakah keselamatan penumpang melemah,” tutur Hasan Basri

Ia juga menyoroti sejauh mana efektifitas tol laut yang bertujuan untuk menjaga perekonomian masyarakat seperti distribusi daging sapi dari Nusa Tenggara Barat ke kota-kota besar di Indonesia. “Apa saja kemajuan dari tol laut ini dan bagaimana distribusi daging sapi dari NTB?” Tanya Hasan Basri.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh menyoroti Provinsi Aceh yang kurang strategisnya pembangunan pelabuhan kapal dan kereta api.

Selain itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Made Mangku Pastika juga menyoroti rencana pembangunan bandara di Bali Utara yang menurutnya hanya sebatas wacana. Belum lagi, pemerintah juga berjanji akan membangun kereta api yang menunjang pariwisata.

Tidak hanya itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Anna Latuconsina meminta Kemenhub RI menyediakan kapal laut sebagai moda transportasi di Maluku.

Menjawab pertanya dari para senator, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI Budi Setiyadi menjelaskan pada tahun ini memang banyak permintaan bus sekolah di daerah. Selain itu pihaknya juga mengaku telah memberikan bantuan kapal 1500GT di Maluku, lintas yang dilayani untuk antar provinsi yaitu Dobo-Pomako. Sedangkan lintas dalam Provinsi adalah Ambon-Banda, Banda-Tual, Tual Larat, Larat-Saumlaki, Saumlaki-Dobo. “Rencana pelayanan KMP Bahtera 02 ini akan melintas antar provinsi yaitu Provinsi Maluku-Provinsi Papua, dan lintas dalam provinsi,” paparnya.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI R. Agus H. Purnomo menilai bahwa pihaknya sangat fokus di Maluku, hampir di setiap pelabuhan dilalui kapal perintis. “Menurut saya sudah sangat besar perhatian untuk di Maluku,” tegasnya.

Terkait efektifitas tol laut, sambungnya, Kemenhub RI mempunyai data-data dimana pelabuhan yang dikunjungi oleh kapal-kapal dan nantinya setiap daerah bisa mengkontrol harga. Namun belum menjadi jaminan pelabuhan yang disinggahi menjadikan harga-harga komoditi turun. “Efektifitas tol laut bisa meningkatkan perekonomian namun tergantung peran Pemda,” kata Agus.

Pada kesempatan ini, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI Novie Riyanto menjelaskan Gubernur Bali sangat aktif untuk menanyakan bandara baru di Bali Utara, tetapi pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Kita masih menunggu dari Kementerian LHK karena ada ahli fungsi lahan yang akan dijadikan bandara,” paparnya.

Sementara, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub RI Zulfikri menjelaskan kereta api untuk di wilayah Aceh sudah beroperasi tapi masih terbatas. Menurutnya, kereta api merupakan investasi yang sangat mahal sehingga masih menjadi kendala untuk beroperasi secara maksimal. “Kita memang fokus pada kereta api, namun membutuhkan investasi yang sangat mahal. Bagitu juga rencana kereta api keliling Bali, kami sudah merencanakan pada tahun 2020. Balik lagi soal investasi,” ujarnya. (ril.setjen)