Padang — Kemajuan pendidikan di Indonesia mesti belajar dari Singapura. Anggaran pendidikan di Singapura itu lebih dari 30 persen, sehingga generasi muda Singapura diberi kesempatan untuk meraih pendidikan yang bagus.
“Baik mahasiswa yang belajar di dalam negeri atau luar negara Singapura. Sehingga ketika mereka kembali ke Singapura, bisa membangun negara menjadi lebih baik lagi,” terang Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian dalam menyampaikan materinya pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) IX/2019, di Auidtorium Universitas Negeri Padang, Kamis 14/3.
Tito juga meminta seribuan dosen yang hadir dalam KONASPI IX/2019 yang di tuanrumahi UNP itu untuk ikut menyukseskan pemilu 17 April 2019 mendatang. Dosen menjadi salah satu harapan semakin baiknya demokrasi di Indonesia.
Pada kesempatan itu, Tito menyampaikan sejumlah pelaksanaan pemilu serentak seperti pilkada dan pilgub bisa berjalan dengan lancar. Tentunya pada pemilu 2019 yang nantinya ada pilpres juga bisa berjalan dengan baik.
Dia berharap dosen yang memiliki intelektual yang lebih baik, bisa menyampaikan hal-hal positif pada masyarakat. Contoh kecilnya dengan mengkampanyekan menolak politik uang. Masyarakat mesti dicerdaskan kalau politik uang itu merugikan masyarakat itu sendiri.
Pada kesempatan itu, juga hadir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolda Sumbar dan Gubernur Sumbar.
Sementara itu menyoal kewarganegaraan dan kebangsaan Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta agar semua perbedaan di Indonesia disikapi dengan bijaksana. Sebab, menurut Tito, perbedaan yang tidak dipandang dengan toleran berpotensi memunculkan konflik.
“Berbeda suku, agama, bisa juga mengandung konflik. Potensi konflik paling berbahaya itu adalah agama. Kenapa? In the name of God, atas nama Tuhan,” ujar Tito di hadapan peserta KONASPI IX.
Tito menyampaikan konteks perbedaan memunculkan potensi konflik yang dilihat dari sisi manajemen konflik. Sedangkan di Indonesia, Tito menyebut, konflik rentan terjadi ketika ada perbedaan mencolok antarkelas sosial-ekonomi.
“Kita harus jujur bahwa–tanpa bermaksud menyalahkan pemerintah saat ini–dalam kurun waktu 1945 sampai 74 tahun kita belum mampu mengubah gambar kesejahteraan rakyat yang masih berbentuk piramida, yaitu masih didominasi oleh low class. Sedangkan high class dan middle class masih sedikit,” imbuh Tito.
Tito menyebut Indonesia sebagai NKRI harus selalu dijunjung untuk meredam konflik. Meski tidak memungkiri adanya gesekan, Tito menyebut hal itu masih bisa diatasi.
“Salah satu rahmat Tuhan yang paling besar adalah bangsa ini masih utuh hingga 74 tahun sebentar lagi. Negara kita masih bisa kita satukan dalam kerangka NKRI, meski ada gejolak di beberapa tempat, tapi masih dalam kendali,” kata Tito sekaligus meminta semua pihak selalu waspada akan konflik. (rilis: humas-unp)
