Padang,—Padang Pariaman punya banyak aliran sungai, semestinya bisa memberikan kehidupan bagi masyarakat. Tapi harus dilakukan perawatan dan normalisasi.
Pasalnya ada banyak sungai di Sumbar kekinian di Kabupaten Padang Pariaman telah masuk kategori kritis dan berbahaya.
“Jiak tidak mendapatkan penanganan akan berbahaya baik bagi daerah maupun masyarakat di sepanjang aliran sungai di Kabupatean Padang Pariaman,” ujar Anggota DPRD Sumbar asal daerah pemilihan Padang Pariaman- Pariaman HM Nurnas, Selasa 23/2 di Padang.
Ada empat sungai yang diamati politisi senior Partai Demokrat Sumbar itu, yakni;
Sungai Batang Sani yang butuh normalisasi dan jika tidak disegerakan bisa meruntuhkan jenbatan menjadi mobilitas masyarakat.
“Kedua, Muaro Tapakih (Tiram) yang sebelah kiri dari Ketaping menuju Ulakan, kondisinya tebing sudah banyak yang runtuh, dikuatirkan bisa menggerus bangunan masjid di sebelum jembatan Tiram itu,” ujar HM Nurnas.
Ketiga ungkap Nurnas adalah Sungai Batang Mangor yang normalisasinya butuh lanjutan.
“Pekerjaan normalisasinya 2011 arah perbatasan Pariaman dengan Padang Pariaman. Di situ ada sekolah, saya mengkhawatirkan akan merobohkan sekolah tersebut, bahkan daratan sudah banyak jadi sungai,” ujarnya.
Keempat, Sungai Batang Anai yang didekat Bendungan Anai, Nurnas mengungkapkan kondisinya sudah meruntuhkan jalan menuju Sikayan Pasie Laweh Lubuk Alung sejak tahun 2014.
“Ini semua tidak pernah jadi perhatian seperti tidak prioritas pada hal jika dibiarkan mengancam hidup orang banyak,” ujar Nurnas.
Khusus di Sungai Batang Sani kata HM Nurnas sangat-sangat perlu sekali di survei Dinas terkait atau Balai Sungai.
“Termasuk yang lain jika kita tidak ingin mendapatkan yang lebih besar kerugian lagi. Kita bicara banjir-banjir tapi sungai-sungai yang di daerah kita kurang jadi prioritas.
Semua sungai kita ini sudah banyak yang kritis perlu Normalisasi. Termasuk Batang Lembang di Kabupaten Solok, akibatnya telah menjadi langganan musibah banjir,”ujar HM Nurnas.
Selain itu HM Nurnas juga mendesak Gubernur dan Kepala Dinas terkait.
“Dan untuk pembiayaan normalisasi harus memperkencang lobi ke Kementerian PUPR dan DPR RI membidangi infrastruktur,” ujar HM Nurnas. (***)
