Konflik Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah; Pemicu Awal Hingga Solusi yang Tak Kunjung Didapatkan

oleh -1,057 views
oleh
1,057 views
Naila, Mahasiswa UNAND. (dok)

KONFLIK kerap kali terjadi bahkan dapat dikatakan hampir setiap harinya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun tak luput dari yang namanya konflik.

Konflik antara perusahaan sawit dan masyarakat Desa Bangkal Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah sudah berlangsung beberapa bulan terakhir.

Kasus ini bermula ketika minimnya realisasi dari kebun plasma. Kebun plasma sendiri adalah kebun yang dibangun dan dikembangkan oleh suatu perusahaan atau biasanya lebih dikenal dengan kebun inti, kebun plasma ini tentunya ditanami dengan tanaman yang sama dengan perkebunan inti namun dikelola dan dimiliki oleh petani secara mandiri.

Permasalahan ini bermula dari tuntutan warga Desa Bangkal Kabupaten Seruyan pada PT. HMBP 1 agar memberikan kebun plasma sebanyak 20 persen, namun sampai saat ini belum terealisasi.

Masyarakat dan perusahaan tersebut belum memiliki kesepakatan karena masyarakat menginginkan kebun plasma seluas 443 hektar, sedangkan perusahaan hanya dapat memberikan seluas 235 hektar saja. Hal ini sudah berlangsung sejak 16 tahun yang lalu.

PT. HMBP mulai masuk ke Desa Bangkal pada 2007. Awalnya warga terbagi pada dua kubu yaitu menolak dan menerima keberadaan perusahaan sawit tersebut. Namun sikap warga desa muncul dalam situasi yang serba tidak jelas.

PT. HMBP tidak pernah melakukan sosialisasi pada warga mengenai rencana kerja, tahap penggundulan hutan dan ganti rugi lahan kepada masyarakat. Pada saat itu perusahaan sawit menjanjikan akan menyejahterakan masyarakat, salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan. Tetapi kesejahteraan itu tidak pernah terwujud.

Pada 26 Oktober 2013, persoalan tersebut diselesaikan dengan sebuah perjanjian antara PT. HMBP dan warga Desa Bangkal yang berisi tiga poin.

Pertama, Perusahaan menyatakan akan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur desa, dari penyediaan air bersih hingga jaringan Listrik ke rumah warga, pendirian sekolah dan pemberian beasiswa pendidikan, pembuatan tambak ikan.

Kedua, PT. HMBP berjanji akan membangun kebun plasma untuk warga Desa Bangkal. Pada poin ini terdapat pernyataan bahwa PT. HMBP akan merealisasikan penyediaan kebun plasma paling lambat pada awal Januari 2014.

Perjanjian inilah yang menjadi dasar konflik pada tahun-tahun setelahnya yang memicu gelombang unjuk rasa pada 7 Oktober 2023.

Kerusuhan bermula terjadi ketika para warga memblokade jalan dan menutup akses perusahaan menuju kebun sawit yang diduga illegal karena berdiri di luar batas izin pemerintah. Aksi menutup jalan itu juga dipicu perusahaan yang terus-menerus ingkar janji menyerahkan lahan sawit seluas dua hektare kepada setiap keluarga desa tersebut.

Puncak dari konflik ini adalah terjadinya aksi kerusuhan antara warga dan aparat kepolisian di lokasi perusahaan sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) 1, Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah Sabtu 7 Oktober 2023 yang mengakibatkan satu warga tewas, diduga tertembak dan satu lainnya mengalami luka berat.

Namun berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kerusuhan tersebut bermula ketika polisi sedang mengamankan konflik di lahan perkebunan milik PT. HMBP 1. Sejumlah warga menghadang aparat sambil membawa ketapel dan tombak. Warga tidak terima sehingga melakukan perlawanan dan menyerang petugas, hingga bentrokan pun terjadi.

Dugaan penembakan yang dilakukan oleh aparat, pihak kepolisian mengklaim bahwa seluruh petugas sudah menjalankan tugas sesuai aturan. Anggota polisi hanya dibekali dengan gas air mata, peluru hampa dan peluru karet. Terkait adanya waga yang tewas dengan luka serupa tembakan, pihak Polda Kalimantan Tengah akan menyelidiki hal tersebut.

Penyelesaian konflik ini sampai sekarang belum terlaksana. Belum ada akhir yang pasti atas apa yang telah terjadi. Namun Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran menjanjikan sebuah solusi atas permasalahan yang ada di desa Bangkal tersebut. Akomodasi dilakukan oleh pemerintah dengan menjanjikan akan segera melunasi janji kebun plasma tersebut dengan jaminan memberikan segepok uang kepada warga.

Akomodasi yang dilakukan berfokus untuk mencari jalan keluar dari permasalahan antara warga dan perusahaan dan pemerintah sebagai pihak yang mengatasi pertentangan tanpa menjatuhkan salah satu pihak dengan mengutamakan kepentingan dan tujuan bersama diatas kepentingan pribadi.

Aspirasi dan tuntutan yang selama ini telah disampaikan oleh warga dengan perusahaan atau di perkebunan menjadi dasar dari pengambilan keputusan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Dalam penyelesaian konflik, akomodasi menjadi salah satu pilihan dalam penyelesaian konflik antara warga Desa Bangkal dengan PT. HMBP tersebut.

Pihak ketiga dibutuhkan sebagai pengatur strategi dalam pemecahan masalah. Karena memungkinkan akan terjadinya kerjasama yang menimbulkan keputusan yang dapat menyeselasikan konflik antara warga Desa Bangkal dengan PT. HMBP atas permasalahan janji pemberian lahan sawit kepada warga.

Oleh: Naila

Mahasiswa UNAND