Padang,—Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis mengaku risih mengetahui KPID daerah asalnya tidak dianggarkan dalam APBD Sumbar.
“Malu ambo (saya) KPID di kampung sendiri tidak dianggarkan, tolong dicatat, Sumbar satu satunya provinsi di Indonesia yang tidak menganggarkan KPID di APBD Sumbar 2017,”ujar Yuliandre Darwis kepada wartawan Kamis 2/2 lewat teleconfrence.
Padahal di provinsi lain kalau alasan tidak ada kewenangan toh provinsi lain bisa.
“KPID Lampung ketika ada SKPD (sekarang OPD,red) dianggarkan hanya Rp 8 miliar, saat sekretariatnya berada di Kominfo justru melonjak menjadi Rp 12 miliar, dan itu lewat evakuasi Kemendagri,”ujar Yuliandre.
Meski KPID Sumbar sudah habis masa jabatannya dan fit and propertestnya calon komisionernya dipending DPRD Sumbar, maka dampaknya seluruh tugas KPID menurut UU 32 tahun 2002 tentang penyiaran tidak berjalan di Sumbar.
“Kalau berkaca kepada ketentuan lembaga negara yang dibuat daerah dengan pemilihan oleh DPRD dna di SK serta dilantik gubernur, konsekuensinya anggaran di APBD,”ujarnya.
Yuliandre yang tercatat sebagai Dosen Unand Padang ini berharap pengambil kebijakan di Sumbar mencarikan solusi penyediaan anggaran KPID Sumbar.
“Saya berharap gubernur mengedepankan jiwa kebangsaan dan kenegarawanan dalam mencari solusi terkait persoalan anggaran KPID, saya dengar Komisi Informasi Sumbar juga tak ada anggaran,”ujarnya.
KPID Sumbar sudah berakhir masa jabatannya sejak 17 Januari, meski rekruitmen sudah berjalan dan menghasilkan 21 calon komisioner KPID, untuk seleksi fit and propertest oleh DPRD Sumbar. (Wandi)
