Padang Panjang,—Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antar Komisi dan Instansi Sujanarko akui Walikota Padang Panjang secara individu mendatangi KPK.
“Sebelumnya Bupati Batang Pak Yoyok, secara individu mendatangi KPK, baru Pak Fadly Amran kedua datang secara individu, kalau kepala daerah kordinasi resmi banyak yang datang,”ujar Sujanarko pada Rapat Konsolidasi Pembinaan Jaringan Anti Korupsi dan Peningkatan Partisipasi Publik serta Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemko Padang Panjang dengan Komisi Informasi Sumbar, Senin 18/2 di Aula Balaikota Padang Panjang.
Artinya, menurut Koko biasa direktur KPK ini disapa ada keinginan untuk berkomitmen, keberanian dan konsisten untuk sikat korupsi.
“Kalau hanya komitmen itu baru selemah-lemahnya imam, harus ada keberanian dan konsistensi mengajak stakeholder dan pemerintahan modern itu harus melibatkan masyarakat sipil,”ujar Koko.
Kehadiran Fadly Amran ke KPK sehingga melahirkan acara ini harus dilanjutkan dengan aksi.
“Hadir Pak Fadly ke KPK, kami menilai ada syorga anti korupsi di Padang Panjang ini, semoga kegiatan hari ini tidak seremonial belaka,”ujarnya.
Banyaknya trend suap-suap saat ini ditangani KPK, menurut Sujarnako itu jangan dilihat nilainya tupiahnya tapi akibat suap kerugian keuangan negaanya lebih besar
“Daya rusak suap itu luar biasa, hitungan KPK hutan dibabat 1 juta hektar kayunya, nilai Rp 2 triliun tapi hitungan ahli kerusakanya akibat 1 juta hektar itu mencapai Rp 300 triliun,”ujar Koko.
Padang Panjang mesti melakukan keberanian seperti Yayok Bupati Batang, padahal yang dilakukan Yoyok sangat simple.
“Tidak rumit, Bupati Yoyok berani buka anggaran OPD ke publik dan tampilkan anggaran pada festival anggaran untuk dikritisi masyarakatnya. Rugikah Yoyok, tidak justru bupatinya dapat berkah yaitu kepercayaan publik meningkat,”ujarnya.(ichobb)
