Padang– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang sasar 12 Instansi vertikal dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sosialisasikan mekanisme pindah memilih di Pemilu 17 April 2019 mendatang.
12 instansi sasaran sosialisasi KPU Padang itu di antaranya, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Pengadilan Tinggi Sumbar, Kejaksaan Tinggi Sumbar, Dirjen Aggaran, Direktorat Pajak, Pos Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Imigrasi.
Anggota KPU Padang Mahyudin mengatakan, sosialisasi dilakukan dengan mengingat pegawai yang ada di instansi-instansi tersebut tidak semuanya berasal dari Kota Padang.
Agar tetap bisa menggunakan hak pilih, maka dapat mengurus surat pindah memilih (form A5) ke KPU Kota Padang atau KPU setempat.
“Mekanisme pengurusan Surat A5 dapat dilakukan dengan melampirkan KTP, serta surat keterangan domisili”, ujar Mahyudin, Jumat 8/2.
Masing-masing instansi dapat mengurus secara kolektif dengan melampirkan daftar nama pegawai berikut dengan KTP, dan Surat keterangan Domisili.
Jika pemilih berada di wilayah provinsi yang berbeda dengan alamat domisili aslinya maka hanya dapat memilih presiden saja, jika berada dalam provinsi yang sama, kata Mahyudin, pemilih itu dapat memilih Presiden, DPD, dan DPR RI.
“Dan jika berada di Darerah Pemilihan yang sama, dan tidak dapat memilih DRRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota jika berada si daerah pemilihan berbeda”, ujarnya.
Asisten Manajer Bank Mandiri Area Padang Usman mengungkapkan, Pemilu tahun 2009, dia kehilangan hak pilih, karena kebingungan dengan mekanisme pemilihan.
Sementara itu Kasubag Teknis KPU Kota Padang Sutrisno menambahkan, Proses pindah memilih saat ini dapat mengurus surat pindah memilih di dua tempat, bisa di wilayah bekerja dan juga bisa di daerah asal.
“Dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu sosialisasi ini sangat perlu di hadirkan di berbagai instansi, bahwa sudah banyak kemudahan agar pemilih dapat menggunakan hak pilih mereka,”ujar Sutrisno (romelt)
