KPU Sumbar Adakan Diskusi Tata Kelola Pemilu Serentak

oleh -114 views
Hindari hoax di Pikkada 2020, KPU wajib gandeng pers, diskusi publik, Kamis 5/12 (foto: nov)

Padang,—Untuk lebih memperbaiki Tata Kelola Pemilu khususnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, KPU Sumbar gelar diskusi publik, Kamis 5/12 di sebuah hotel di Padang.

Diskusi menghadirkan narasumber Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah,S.IP, M.S dan DR. Nurhidayat Sardini, S.Sos, K.Si serta moderator Nova Indra, yang diikuti KPU kabupaten/kota se-Sumatera Barat juga Wartawan politik/pemilu yang selama ini ikut dalam kegiatan pemilu.

Ferry mengatakan, penguatan Pemilu itu sangat dibutuhkan kemadirian penyelenggara Pemilu itu sendiri, sehingga tata kelola dapat berjalan dengan baik.

Penyelenggara Pemilu yang notabene adalah KPU, perlu menggandeng stakeholder seperti perguruan tinggi dan pers untuk perkuatan sosialisasi, pendidikan politik serta untuk menghindari Hoax dalam membangun kepercayaan publik.

Penguatan demokrasi itu tidak terlepas dari partai politik sehat, organisasi otonom dan perguruam tinggi kritis, pemilih rasional, mandiri, serta pers yang mencerdaskan dan menghilangkan hoax.

Dengan kekuatan dan kemandirian KPU dan sosialiasi yang sehat melalui media massa, menekan hoax yang ada dimedia sosial, maka bangsa ini akan memdapatkan hasil terbaik, meskipun semua itu tidak terlepas dari calon yang ada.

“Kalau komponen yang ada, penyelenggara, pers, perguruan tinggi, serta calon sudah benar-benar memiliki kapsitas dan kemandirian, diyakini pada pemilu mendatang target partisipasi pemilih 77% akan tercapai,”ujar Ferry Kurnia.

Diskusi berlangsung hangat dan sangat terbuka tersebut banyak menghasilkan point-point positif, untuk perbaikan tata kelola pemilu dalam pemilihan serentak 2020.

Perbaikan dari masa ke masa dalam penyelenggaraan guna menyempurnakan semua kekurangan pemilu, guna membangkitkan rasa percaya publik pada penyelenggara.

Pernyataan Ferry diperkuat Nova Indra yang merupakan komisioner KPU Sumbar, di mana kapasitas personal dari penyelenggara juga perlu senantiasa ditingkatkan, sehingga secara otomatis bisa meningkatkan kapasitas lembaga.

“Apa pun perubahan tekhnolgi yang ada pada penyelenggaran Pemilu, jika kapasitas personal ditingkatkan maka semua tidak akan ada permasalahan,” ujar Nova Indra.

Sementara Nurhidayat mengatakan, jika melihat Pemilu 2019 lalu, atas keputusan MK terkesan dipaksakan, di mana Pilpres dan Pileg secara bersamaan, dan mengakibatkan semua penyelenggara lelah disertai setres karena banyak desakan dari berbagai stakeholder.

Karena Pemilu lalu dinilai tidak begitu baik dari berbagai kalangan, sehingga perlu dilakukan evaluasi pada pemilu kada serentak pada 2020.(nov)